Suara.com - Warga yang tergabung dalam paguyuban pendorong gerobak PKL Malioboro melakukan aksi damai di depan Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Senin (31/1/2022). Mereka menuntut Pemerintah Yogyakarta memberikan jaminan kerja bagi pendorong gerobak serta seluruh rakyat yang terdampak relokasi PKL Malioboro. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko
Komentar
Berita Terkait
-
Awal Tahun Target Comeback Donny Warmerdam, PSIM Yogyakarta Kian Kuat!
-
Bebas Sanksi, Pulga Vidal Siap Mati-matian untuk PSIM Yogyakarta
-
Daftar PO Bus di Indonesia yang Memiliki Rute Surabaya - Jogja
-
SATUNAMA Yogyakarta: Rumah Antara yang Mendampingi Pemulihan Kesehatan Jiwa
-
Borobudur Marathon Jadi Agenda Lari Akhir 2025
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
5 Mobil Bekas Pintu Geser Ramah Keluarga: Aman, Nyaman untuk Anak dan Lansia
-
5 Mobil Bekas di Bawah 100 Juta Muat hingga 9 Penumpang, Aman Bawa Barang
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
Terkini
-
Erupsi, Gunung Semeru Ditetapkan Berstatus Awas
-
Pasar Kosmetik Indonesia Tembus Rp 34,6 Triliun di Tahun 2025
-
Evakuasi Korban Bencana Tanah Longsor di Banjarnegara
-
Banyuwangi Tenggelamkan 35 Apartemen Ikan untuk Pulihkan Laut
-
Volume Sampah TPA Jabon Melonjak Saat Musim Hujan
-
Belajar Tatap Muka Dimulai Lagi di SMAN 72
-
Garuda Muda Tahan Mali 2-2 di Pakansari
-
Desak Transisi Bersih, Aktivis Greenpeace Bentangkan Spanduk di PLTGU Muara Karang
-
Diguyur Hujan Deras, Wilayah Jaksel Dikepung Banjir
-
RUU KUHAP Resmi Disetujui DPR dalam Rapat Paripurna