Optimalkan Pelayanan Publik, Pemerintah Larang Acara Halal Bihalal

SUARA GARUT - Pemerintah pusat melarang acara halal bihalal pasca Lebaran Idul Fitri tahun 2023 ini. Himbauan larangan itu disampaikan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Seperti diketahui hari ini merupakan pertama masuk kerja bagi pegawai di lingkungan pemerintahan, sesuai dengan keputusan tiga menteri bahwa libur lebaran Idul Fitri 1444 H berlangsung antara 19-25 April 2023.

Tujuan larangan halal bihalal ini agar pelayanan publik tidak terhambat dan diharapkan Aparatur negara bisa langsung fokus terhadap pekerjaannya. 

Selain itu, tidak adanya perayaan halal bihalal ini diharapkan dapat meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat. Biasanya acara seperti itu kerap kali menimbulkan kemacetan. 

Himbauan itu dituangkan dalam surat Menteri PANRB No. B/480/M.KT.01/2023 yang ditandatangani Mahfud MD tanggal 24 April 2023, dikutip pada halaman menpan.go.id.

"Kegiatan halalbihalal agar ditunda sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H," imbau Mahfud MD melalui keterangan resminya.

Meski begitu, kegiatan halalbihalal bisa digelar pada 2 Mei 2023. Anjuran ini pun tidak hanya bagi instansi dan kantor dilingkungan pemerintahan saja namun juga berlaku bagi perusahaan yang berada dilingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (*)

Editor: Farhan

Baca Juga: WhatsApp Bakal Hadirkan Tiga Fitur Keamanan Baru