Suara.com - Baru-baru ini penderita kanker payudara dan penyintasnya dibuat meradang ihwal pencabutan jaminan obat kanker payudara Trastuzumab oleh BPJS Kesehatan.
Shanti Persada, perwakilan komunitas Lovepink mengatakan, selama ini obat tersebut sudah teruji efektivitasnya dalam menangani kanker payudara.
Sebagai penyintas yang merasakan betul manfaat obat tersebut, Shanti tidak habis pikir mengapa BPJS Kesehatan tega mencabut jaminan akan obat tersebut. Itu berarti ribuan penderita kanker payudara di Indonesia terancam tidak mendapatkan pengobatan yang efektif.
"Obat ini memang yang paling efektif untuk mengobati kanker payudara saat ini. Makanya begitu kita dengar obat ini tak lagi ditanggung BPJS, pasien kaget. Apalagi yang sedang treatment. Bagaimana nasib saya selanjutnya," ujarnya di sela-sela peluncuran A2KPI di Kementerian Kesehatan, Selasa (27/3/2018).
Shanti yang dulunya pernah mengidap kanker payudara mengatakan untuk bisa sembuh seperti sekarang, membutuhkan sekitar 30 kali pengobatan Trastuzumab. Harga obat Tratuzumab memang sangat mahal, namun ia meminta pemerintah segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawa pasien kanker payudara.
"Kalau ada obat substitusi lain kita nggak masalah. Asal dijelasin kesempatan hidup pakai obat Trastuzumab sekian persen, lalu kalau pakai obat lain lebih bagus kita senang. Tapi ajak kita, karena kita sebagai user juga ingin dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ini," ungkap Shanti panjang lebar.
Merujuk ke belakang, selama ini BPJS dalam berbagai kesempatan menyebutkan bahwa kanker mengambil porsi pembiayaan yang sangat besar dan dalam kesempatan lain BPJS Kesehatan menyampaikan sinyalemen masalah keuangan yang dihadapi. Beberapa kalangan khawatir BPJS Kesehatan akan mengambil jalan pintas demi menyelesaikan masalah keuangannya.
"Jadi, kalau kita lihat ini BPJS salah perhitungan. Dulu awalnya membuat anggaran melihat data dari pasien yang terlihat. Tapi begitu BPJS jalan, pasien yang dulu sembunyi karena biaya pengobatan mahal, jadi keluar. Itu tidak sesuai dengan rencana BPJS, akhirnya BPJS rugi. Salah satu cara mereka adalah meniadakan jaminan untuk obat yang harganya sangat mahal," terang Shanti.
Baca Juga: DPR Desak Berbagai Pihak Realisasikan Resolusi Rohingya
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
Terkini
-
Sering Menatap Layar? Waspadai Miopia dan Mata Silinder yang Kini Banyak Menyerang Usia Produktif
-
El Nino dan Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko DBD, Mengapa Kita Harus Lebih Waspada?
-
Penyakit Jantung Tak Menunggu Tua: Ini Strategi Proteksi di Tengah Lonjakan Biaya Medis
-
WHO Sebut Pengobatan Gigi Jadi Beban Kesehatan Terbesar Ketiga Secara Global
-
Tak Hanya Fisik, Polusi Udara Juga Mengancam Kesehatan Mental
-
Makin Banyak Anak Puber Sebelum Waktunya, Dokter Kandungan Waspada Gangguan Hormon!
-
Bukan Sekadar Haus, Ini Alasan Mengapa Air Putih Saja Tidak Cukup Saat Latihan Intens
-
Informed Consent Bukan Sekadar Formalitas: Mengapa Dokter Wajib Bicara Langsung dengan Anda?
-
Sering Dianggap Ganas, Padahal Sebagian Besar Tumor Otak Bersifat Jinak
-
Kasus Dermatitis pada Bayi dan Anak Terus Meningkat, Ini Cara Cegah Eksim Si Kecil Kambuh