Menko Perekonomian: Belum Terjadi Penurunan Covid-19, PPKM Diperpanjang

Suara.com - Sejak munculnya Covid-19 pada Maret 2020 lalu, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran kasus di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penerapan 3T, yaitu Testing (pemeriksaan), Tracing (pelacakan), dan Treatment (pengobatan) di masyarakat, yang telah dilaksanakan sejak Juli 2020. Namun, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk memperbaiki sistem 3T agar hasil yang didapatkan maksimal untuk mengurangi kasus penyebaran Covid-19.

Dalam siaran yang dilakukan bersama BNPB, Airlangga mengatakan setelah diadakannya aturan 3T, data menunjukkan terjadi penurunan, terutama akibat diberlakukannya kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11 Januari lalu. Namun, dari data yang diperoleh, angka yang didapatkan belum terjadi penurunan yang signifikan sehingga pemerintah memutuskan PPKM diperpanjang hingga 8 Februari mendatang.

Airlangga juga menambahkan, aturan 3T akan lebih ditingkatkan agar lebih efektif ke depannya. Untuk bagian testing (pemeriksaan) diharapkan Indonesia dapat mencapai ideal yaitu sekita 200-300 ribu per hari. Lalu untuk tracing (pelacakan), akan terus diupayakan sehingga tidak terjadi penyebaran lebih luas.

Di samping itu, dari sisi treatment (pengobatan), pemerintah akan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, terkait semakin banyak kasus harian yang ada di masyarakat. Rencananya, setiap rumah sakit akan diminta untuk membuka 30 persen tempat untuk pasien Covid-19.

“Setiap rumah sakit akan diminta 30 persen untuk menampung pasien Covid-19, karena keterbatasan tempat tidur untuk pasien saat ini,” ucap Airlangga, Kamis (21/01/2021), dalam Press Briefing terkait Program 3T, Gerakan Donor Plasma, UMKM Digital, serta Bantuan dan Solidaritas Bencana.

Untuk zona merah, penanganan akan lebih ditekan. Hal ini dilihat dari data tingkat kematian dan kesembuhan di wilayah tersebut. Ketersediaan obat juga diperhatikan untuk mendorong kesembuhan pasien. Pemerintah juga berupaya untuk menjalankan vaksinasi untuk masyarakat yang tidak sakit sehingga tercipta sistem kekebalan masyarakan menyeluruh. Hal ini dipercaya dapat memutus penyebaran Covid-19.

Selain dengan penerapan 3T dan perpanjangan PPKM, salah satu cara yang dilakukan untuk menekan Covid-19 yaitu dengan gerakan donor plasma. Gerakan ini dinilai sangat ampuh untuk membantu para pasien Covid-19 agar sembuh. Pemerintah berharap dari total pasien yang sembuh, 10 persennya sudah dapat membantu untuk pasien yang mengalami Covid-19.

Seperti yang dketahui, donor plasma konvalesen dari penyintas Covid-19 dipercaya ampuh untuk menyembuhkan pasien yang sedang sakit. Untuk itu, pemerintah berharap agar para penyintas Covid-19 dapat membantu. Di samping itu, mencari pendonor tidak mudah, karena harus menjalani berbagai tes terlebih dahulu untuk memastikan plasma yang didapat cocok.

"Mereka yang bisa donor plasma hanya yang sehat. Kebanyakan yang bisa donor itu pria, untuk wanita yang pernah melahirkan tidak bisa. Calon pendonor juga harus dicek apakah ada penyakit, lalu cek HB-nya, jika lolos persyaratan, baru bisa donor, “ ucap Airlangga.

Baca Juga: Kota Bandung Dukung Perpanjangan PPKM, Warganet Ngamuk!

PMI telah menyediakan fasilitas untuk masyarakat yang mau mendonorkan darahnya. Saat ini PMI baru memenuhi 1.000 kantong plasma per bulan. Diharapkan, kantong yang didapat bisa mencapai 5.000 per bulan. "Namun, PMI baru (bisa memenuhi) sekitar 1.000 kantong per bulan, dari targetnya 5.000 per bulan. Saat ini rasionya 1 plasma dibutuhkan 8 orang, jadi sangat kurang," pungkas Airlangga. (Fajar Ramadhan)