Update Covid-19 Global: Selandia Baru Akan Mencabut Aturan Wajib Vaksin

Suara.com - Update Covid-19 menunjukkan pertambahan sebanyak 1,65 juta kasus baru pada Rabu (23/3/2022) pagi. Di waktu yang sama, angka kematian bertambah 4.790 jiwa.

Kasus positif didominasi empat negara yang melaporkan hingga ratusan ribu per hari. Di antaranya, Korea Selatan 353.725 kasus, Jerman 268.357 kasus, Perancis 180.777 kasus, dan Vietnam 130.735 kasus.

Data akumulasi Covid-19 global, dikutip dari situs worldometers, tercatat 474,04 juta kasus dengan 6,12 juta kematian di seluruh dunia.

Selandia Baru Cabut Aturan Wajib Vaksin

Selandia Baru turut melonggarkan aturan Covid-19, salah satunya dengan mencabut aturan wajib vaksin untuk sejumlah kegiatan umum mulai bulan depan.

Penanganan Covid-19 Selandia Baru mendapat pujian dari internasional karena mampu menjaga angka rawat inap dan kematian tetap rendah.

Hal itu diraih akibat dari aturan yang diberlakukan sangat ketat sejak awak pandemi. Dampaknya, kemarahan publik atas pembatasan domestik tidak dapat dihindari.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern telah mengumumkan kalau izin vaksin tidak lagi wajib untuk mengunjungi restoran, kedai kopi, dan ruang publik lainnya mulai 4 April.

"Dengan lebih banyak alat dan salah satu populasi yang paling banyak divaksinasi di dunia, kami dapat terus bergerak maju dengan aman," kata Ardern saat mengumumkan pencabutan sebagian besar mandat.

Baca Juga: Update Covid-19 Global: Sebulan Gelombang Omicron, Kasus Positif di Korsel Ketiga Terbanyak di Asia

Lebih dari 95 persen penduduk Selandia Baru yang berusia di atas 12 tahun kini telah menerima dua vaksinasi.

Tetapi dengan lebih dari 500.000 kasus Covid-19 di negara berpenduduk 5 juta itu, virus corona masih menyebar luas. Terlebih sejak adanya varian omicron.

Ardern mengatakan, puncak wabah di kota terbesar Selandia Baru, Auckland, sekarang telah berlalu, dan seluruh negara itu diperkirakan akan melewati puncak infeksi sebelum pelonggaran diberlakukan.

"Dengan turunnya kasus kami, inilah saatnya untuk mengambil langkah selanjutnya dengan keyakinan pada kekebalan dan perlindungan kolektif yang telah kami bangun," katanya.

Langkah itu dilakukan seminggu setelah pemerintah mengumumkan akan membuka perbatasan bagi warga Australia mulai pertengahan April dan orang yang menjalani program bebas visa mulai Mei.