Dicecar DPR Soal Tranparansi Uang Iuran Anggota, Ketua IDI: Kami Paling Murah, Cuma Rp 30 Ribu!

Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter IDI Indonesia dr Adib Khumaidi menyebut bahwa iuran yang dibayarkan oleh anggotanya termasuk yang paling murah jika dibandingkan dengan organisasi profesi kesehatan lainnya, seperti bidan dan perawat.  Hal itu ia sampaikan saat rapat dengan pengadapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI beberapa hari lalu. 

"Perlu kami sampaikan bahwa iuran IDI paling murah dibanding bidan dan perawat. Kita cuma Rp 30 ribu per bulan. Dan itu sebelumnya RP 15 ribu per bulan," ujar Adib seperti dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI Channel. 

Bahkan, Adib menyampaikan bahwa yang masuk ke pengurus pusat hanya sebagian kecil. Adib merinci bahwa dari iurang Rp 30 ribu tadi, hanya 5 persen yang masuk ke pusat. Sedangkan 10 persen didistribusikan ke wilayah sedangkan sisanya ke cabang IDI. 

" Jadi yang ke PB IDI cuma Rp 1.500," ujar Adib dalam pertemuan yang dilakukan beberapa hari lalu itu. 

Lebih lanjut, Adib juga menjelaskan bahwa untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, PB Idi selalu melakukan audit keungan yang dilakukan oleh akuntan publik. Hal itu biasanya dilakukan setiap memulai masa kepengurusan. 

"Setiap memulai masa kepengurusan, seperti saya kemarin uga selalu kita lakukan, itu sebagai pertanggung jawaban. Jadi audit itu dilakukan ke IDI pusat atau PB IDI," ujar Adib. 

Sebelumnya, dalam RDPU tersebut anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Golongan Karya mencecar habis IDI terkait dengan uang iuran dan juga transparansi dari iurang yang dikutip itu. 

"Bukan soal atau mahal tidaknya, tapi penggunaan dana itu harus ada report kepada anggota, dan apa kemanfaatan ke anggota, jangan dituntut kewajibannya, tapi tidak diberikan haknya," kata Dewi Asmara.

Sebagai informasi, RDPU kali itu digelar terkait Penjelasan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai Organisasi Profesi Kedokteran di Indonesia. Dalam diskusi yang berlangsung juga dibahas mengenai polemik rekomendasi pemberhentian Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. 

Baca Juga: Panja Vaksin DPR: Pemerintah Berdosa jika Tak Berikan Vaksin Halal ke Masyarakat