Dibayangi Stagflasi, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Terancam Meningkat

Indotnesia - Setelah kasus Covid-19 secara global mengalami penurunan, dunia menghadapi ancaman krisis lain karena kondisi konflik Rusia-Ukraina serta kenaikan harga bahan pangan dan energi. Hal itu dapat menyebabkan inflasi hingga stagflasi yang mengancam peningkatan jumlah penduduk miskin.

Bahkan negara adikuasa Amerika Serikat, kini tengah dihantui resesi atau menurunnya kegiatan perindustrian dan dikhawatirkan akan meluas usai mengalami inflasi.

Memburuknya kondisi ekonomi global juga terjadi di Sri Lanka dan Ukraina yang sedang mengalami konflik. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan ketidakseimbangan sisi produksi atau supply shock yang sangat besar hingga mendorong kenaikan ekstrem harga-harga komoditas global.

Menurut Sri Mulyani, kondisi tersebut mengancam ekonomi global, termasuk Indonesia dan dapat mendorong inflasi tinggi, suku bunga tinggi, dan potensi ekonomi yang melemah.

Kondisi global termasuk Indonesia terancam mengalami stagflasi atau fenomena inflasi tinggi bersamaan dengan resesi seperti yang terjadi pada awal 1980-an dan krisis moneter1998.

“Perubahan risiko global harus menjadi fokus perhatian dan dikelola secara tepat langkah serta tepat waktu, hati-hati namun efektif. Apalagi jika sampai terjadi stagflasi, kondisi tersebut akan berimbas negatif terutama bagi negara-negara berkembang dan emerging market seperti Indonesia,” ungkap Menkeu, seperti dikutip dari Suara.com

Lalu, apa itu stagflasi? 

Stagflasi merupakan kondisi saat pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, disertai angka pengangguran tinggi dan kenaikan harga-harga kebutuhan. Umumnya, kondisi tersebut terjadi saat ekonomi tidak bertumbuh dan terdapat lonjakan inflasi secara bersamaan.

Tingkat pengangguran yang meningkat dan naiknya harga-harga kebutuhan, dapat berdampak pada meluasnya kemiskinan. Terutama bagi kelompok menengah kebawah yang rentan terhadap perlambatan ekonomi.

Saat ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 tercatat sebesar 26,50 juta orang atau 9,71% terhadap populasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka tersebut menurun 1,04 juta orang dibandingkan Maret 2021.

Alternatif Kebijakan

Dilansir dari Suara.com, tantangan inflasi global dan pengetatan moneter dapat menimbulkan situasi pilihan kebijakan atau policy trade-off yang sulit dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah dihadapkan pada dua alternatif kebijakan.

Pertama, secepat mungkin mengendalikan inflasi atau mengembalikan stabilitas harga. Pilihan tersebut dilakukan dengan pengetatan kebijakan moneter dan fiskal yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kedua, tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi yang sebelumnya telah terpukul akibat pandemi.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi secara global dibutuhkan kerjasama dengan negara–negara lain seperti dalam mengatasi krisis pandemi Covid-19.