Berikan Sindiran ke Pemprov DKI Soal Jeep, Hilmi Firdausi: PJ Itu Kepanjangan Apa sih?

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membeli mobil baru jenis jeep untuk kendaraan dinas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menuai polemik. 

Pendakwah Hilmi Firdausi pun memberikan sindiran kepada Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. 

Meski tidak menyebut nama, namun sindiran yang diungkapkan di media sosial Twitter itu jelas adalah sindiran. 

"PJ itu kepanjangan apa sih; Punya Jeep, Pakai Jeep apa Pingin Jeep?" tulis hilmi dikutip pada Twitter pada Sabtu (4/3/2023). 

Tak hanya itu, Hilmi Firdausi juga memakai kaus bertuliskan Jeep. 

Publik pun merespon cuitan Hilmi tersebut. 

"Pemilik Jeep   keren lah  pak Anies innova aja diributin ketua dprd  eh sekarang dia ambil Jeep  almumafikun," tulis netizen. 

"Ustadz koq hatinya dengki terus...giliran Anies meluk cewek yg bukan mahramnya anda mingkem," tulis netizen. 

Dikethaui, pengadaan mobil tersebut,  anggarannya mencapai Rp4,7 miliar.

Baca Juga: Bau Menyengat Bikin Pingsan sampai Dentuman Timbulkan Api Besar Dialami Warga saat Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Rencana belanja Pemprov DKI ini tertuang dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP). 

Meski tak dirinci tipe Jeep yang akan dibeli, Pemprov DKI membatasi kapasitas atau isi silinder Jeep yang akan dibeli maksimal 4.200 CC. 

Masing-masing nilai pagu anggaran Jeep yang dialokasikan Heru dan Prasetyo setara, yakni sebesar Rp2,37 miliar per unit mobil.

Pengadaan Jeep untuk Heru dilakukan dengan sistem tender, sementara untuk Prasetyo melalui e-purchasing.

Pemilihan penyedia Jeep untuk Heru dan Prasetyo ini jadwalnya bakal dilakukan mulai Februari hingga Maret 2023 dan dilanjutkan pada pelaksanaan kontrak pada Maret hingga April 2023. 

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkap  alasan pengadaan mobil jip Rp2,37 miliar untuk Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Alasannya tak lain karena kepala daerah itu belum memiliki mobil dinas.