Suara.com - Nama pakar hukum tata negara sekaligus Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana belakangan menjadi sorotan.
Sosoknya dianggap telah membuat kontroversi dengan isu-isu yang disebarkannya melalui media sosial. Keberaniannya dalam mengungkap sejumlah gosip politik itu karena berasal dari sumber yang terpercaya.
Awal mula nama Denny Indrayana disorot adalah soal isu diterapkannya kembali sistem proporsional tertutup dalam pemilihan anggota legislatif. Ia pun dinilai telah membocorkan rahasia negara hingga dilaporkan ke polisi.
Terbaru, ia diketahui mengirimkan surat kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri. Adapun jejak kontroversi yang ia buat selengkapnya bisa disimak melalui poin-poin berikut.
Lempar isu MK kabulkan sistem proporsional tertutup
Kontroversi itu berawal dari Denny Indrayana yang menyebut bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan pemilihan umum (pemilu) calon anggota legislatif kembali menggunakan sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai.
Keputusan ini, katanya, berdasarkan dissenting 6 banding 3. Ia juga mengaku menerima informasi dari sumber yang memiliki kredibilitas dan dipastikan jika orang tersebut bukan Hakim Konstitusi.
"Saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, memilih tanda gambar partai saja," kata Denny melalui akun Instagram pribadinya @dennyindrayana99, Minggu (28/5/2023).
"Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting. Siapa sumbernya? Orang yang saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," lanjutnya.
Baca Juga: Ahmad Syaikhu Kasih Kode Keras Sandiaga Uno Bisa Jadi Cawapres Anies Baswedan
Setelah mengetahuinya, Juru Bicara MK Fajar Laksono membantah isu tentang kebocoran informasi putusan lembaganya yang bakal menetapkan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu legislatif.
Ia menyebut apa yang disampaikan Denny tidak benar karena penetapan keputusannya saja belum dilakukan. Selain itu, MK juga menegaskan tidak akan terpengaruh dengan kabar burung tersebut dan tetap berada dalam koridor yang seharusnya.
Bicara PK Moeldoko
Denny juga sempat menyinggung soal tersangka korupsi di Mahkamah Agung (MA) yang akan dibantu kasusnya asal memenangkan peninjauan kembali (PK) Kepala Staf Presiden Moeldoko atas legalitas Partai Demokrat.
Dalam pernyataannya, ia meyakini PK kubu Moeldoko bakal dimenangkan oleh MA. Adapun informasi itu diperolehnya dari salah satu rekan sesama advokat. Namun, ia tidak mengungkap secara rinci terkait sosok sumber yang dimaksud.
Sebut tak bocorkan rahasia negara
Berita Terkait
-
Ahmad Syaikhu Kasih Kode Keras Sandiaga Uno Bisa Jadi Cawapres Anies Baswedan
-
Ganjar Pranowo Diusung Capres PDIP, Megawati Soekarnoputri Ungkap Syarat yang Telah Dipenuhinya
-
Sudah Bertemu Ganjar Pranowo, PAN Akui Belum Bisa Putuskan Mendukung Siapapun untuk Pilpres 2024
-
Bawaslu Pekanbaru Terima 714 Aduan Masyarakat terkait Hak Pilih
-
Profil Bambang Sukmonohadi: Ayah Mertua Puan Maharani yang Meninggal, Dikenal Baik oleh Ganjar
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
-
Kepala Daerah 'Gruduk' Kantor Menkeu Purbaya, Katanya Mau Protes
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024