Semprot KPU dan Pemerintah, Komarudin Watubun PDIP: Pemilu 2024 Paling Buruk Dalam Sejarah!

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Komarudin Watubun, menyampaikan, jika Pemilu 2024 merupakan paling buruk sepanjang sejarah. Untuk itu, ia merasa perlu pembahasan panjang soal hal tersebut.

Hal itu disampaikan Komarudin dalam interupsinya di RDP dan Raker Komisi II DPR RI bersama Pemerintah dan KPU, Bawaslu, DKPP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2024).

Baca Juga:

Hasto PDIP Beberkan Penyebab Ganjar Gagal Total di Jateng: Kepala Desa Disuap, Kalau Gak Nurut Masuk Penjara

Minta Gibran Didiskualifikasi, Yusril Sebut Gugatan Kubu Anies dan Ganjar Sulit Dikabulkan

Menerka Nasib Anies Usai Pilpres 2024: Maju Pilgub DKI Atau Jadi Menteri Prabowo?

Awalnya rapat sedianya akan berakhir untuk diskors sementara waktu. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia bertanya kepada para peserta rapat, agar rapat dapat dilanjutkan pasa Senin pekan depan.

Belum sampai disepakati pernyataan Doli, Komarudin kemudian menyampaikan interupsinya. Ia setuju rapat dilanjutkan Senin depan hanya saja tak boleh diwakili.

"Pak Ketua, saya minta Senin depan tetapi tidak ada yang mewakili. Masalah ini, masalah serius," kata Komarudin.

Baca Juga: Said Didu Kini Paham Kenapa Megawati Sebut Jokowi Petugas Partai, Pantas Saja!

Ia mengatakan, persoalan Pemilu 2024 bukan lah hal yang biasa. Untuk itu, kata dia, perlu ada waktu untuk mendalaminya.

Bahkan, Komarudin tak segan-segannya menyebut jika Pemilu 2024 merupakan Pemilu paling buruk di sepanjang sejarah.

"Dari tadi kita dengar yang bagus-bagus saja. Sementara publik di luar itu merasa pemilu kali ini adalah pemilu paling terburuk dalam sejarah reformasi, termasuk saya yang menilai begitu," tuturnya.

"Oleh karena itu, jangan dengar yang bagus-bagus saja. Kita juga harus terbuka untuk menerima penilaian dari luar," sambungnya.

Lebih lanjut, ia pun menyampaikan, jika para peserta dalam rapat merupakan orang yang terdidik, sehingga penjelasan soal Pemilu 2024 perlu disimak.

"Karena orang yang duduk di dalam ini adalah semua orang yang berpendidikan. Jadi kalau tidak bisa merekam, bisa menerima informasi dari publik, untuk apa bicara demokrasi. Demokrasi kita akan terus begitu," pungkasnya.