Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun menilai Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling buruk pasca reformasi.
Hal itu disampaikan Komarudin saat rapat kerja dengan KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/3/2024).
Awalnya, pimpinan rapat Ahmad Doli Kurnia menanyakan kepada forum untuk menunda rapat dan akan dilanjutkan pada Senin (1/4/2024).
Komaruddin kemudian mengajukan interupsi. Ia setuju rapat dilanjutkan pada Senin pekan depan.
Namun Komarudin meminta Ketua KPU wajib hadir tanpa diwakilkan. Dia menilai ada masalah serius yang harus dibahas.
Baginya penyelanggaraan Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling buruk di era reformasi.
"Masalah ini, masalah serius. Dari tadi kita dengar yang bagus-bagus saja. Sementara publik di luar itu merasa pemilu kali ini adalah pemilu paling terburuk dalam sejarah Reformasi, termasuk saya yang menilai begitu," ujar Komarudin di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat.
Komarudin meminta KPU tidak anti kritik terhadap penyelanggaraan pemilu yang sudah dilakukan. Ia juga menyinggung tentang kualitas demokrasi yang akan semakin buruk jika masalah Pemilu 2024 tidak dibahas sampai tuntas.
"Oleh karena itu, jangan dengar yang bagus-bagus saja. Kita juga harus terbuka untuk menerima penilaian dari luar. Karena orang yang duduk di dalam ini adalah semua orang yang berpendidikan," ucap Komarudin.
Baca Juga: Kalah di Pilpres 2024, Cak Imin Bikin Sindiran: Yang Berhasil jadi DPR Istighfarlah!
"Jadi kalau tidak bisa merekam, bisa menerima informasi dari publik, untuk apa bicara demokrasi. Demokrasi kita akan terus begitu," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II dari PDIP lainnya, Endro Suswantoro Yahman menyatakan sepakat dengan Komarudin.
Endro mengusulkan DPR membentuk panitia kerja (panja) guna untuk melakukan evaluasi menyeluruh penyelanggaran Pemilu 2024.
"Saya minta persetujuan kawan-kawan juga ini dibentuk panja biar lebih spesifik. Karena apa? Kita mau melakukan evaluasi tanpa keseriusan focusing yang jelas ini percuma," ungkap Endro.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
Terkini
-
Mengapa Tutut Soeharto Gugat Menteri Keuangan Purbaya ke PTUN?
-
DPR Dukung Aturan Satu Warga Satu Akun Medsos, Legislator PKS: Bisa Cegah Kriminal
-
Kepsek Dicopot Gegara Anak Walikota Prabumulih? Klarifikasi Malah Bikin Warga Meradang!
-
Kekayaan Tutut Soeharto yang Gugat Menteri Keuangan Purbaya
-
Ratusan Siswa di Banggai Kepulauan Keracunan Usai Santap MBG
-
DPR Enggan Ambil Pusing Pigai Ganti Istilah Aktivis Hilang: Terpenting Kembalikan ke Keluarganya
-
Mendagri Beberkan Perbedaan Kepemimpinan Birokratis dan Teknokratik kepada Calon Kepala OJK
-
Balas Dendam? Pengamat Ungkap Alasan Prabowo Pilih Mantan Pemecatnya Jadi Menko Polkam
-
Bus Transjakarta Tabrakan dengan Truk di Cideng, Manajemen Pastikan Penumpang Selamat
-
DPR Ungkap Seabrek PR Besar Menko Polkam Djamari Chaniago, Salah Satunya Masalah Demokrasi Cacat!