Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selama ini memang kerap menyebut Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai. Sebutan Megawati kepada Presiden Jokowi itu rupanya kerap membuat kesal mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu.
Namun seiring dengan berjalannya waktu, Said Didu mengaku mulai memahami alasan Megawati menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Menurutnya, mantan Presiden RI ke-5 itu sudah memahami karakter asli dari Jokowi.
"Dulu saya sering kesal kalau Mega mengatakan bahwa Presiden Jokowi adalah petugas partai. Tapi sekarang saya mulai coba memahami pernyataan (Megawati) tersebut," aku Said Didu dalam cuitannya di X seperti dikutip Suara.com, Senin (25/3/2024).
Said Didu menduga bahwa Megawati pasti memahami karakter "liar" Jokowi dalam mengelola negara. Karena itu, menurutnya, Megawati berusaha mengendalikan karakter "liar" Jokowi dengan menyebutnya petugas partai.
"(Sebutan petugas partai) karena mungkin Bu Mega sangat paham karakter asli Pak Jokowi yang 'liar' dalam mengelola negara jika tidak ada yang mengendalikan," pungkas Said Didu.
Pengakuan Said Didu itu langsung menuai atensi luas dari warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan tentang petugas partai itu sudah dibaca 96 ribu kali dan mendapatkan 2 ribu tanda suka.
Warganet juga membanjiri kolom komentar dengan beragam pendapat. Ada yang setuju dengan ucapan Said Didu, ada pula yang malah balas melontarkan kritikan.
"Ganjar Pranowo juga petugas partai, Said Didu, terus?" bela warganet.
"Mendiang Pak Taufik Kiemas bukannya dulu pernah ingatkan istrinya ketika Pak Jokowi jadi Gubernur DKI: Orang ini berbahaya jika diberikan kekuasaan. Cuma memang Bu Mega gak percaya dan tetap kasih kesempatan buat (Jokowi) maju terus," tulis warganet.
Baca Juga: Sejak Era SBY Hingga Jokowi Ratusan Bank di RI Terpaksa Gulung Tikar
"Bener itu semacam 'kontrol' PDIP terhadap pemerintah, bahkan dalam keadaan memerintah PDIP menyisakan sisi 'oposisi' karena bu Mega paham lakunya pak Jokowi yang tidak menyisakan peran oposisi ke lawan politik sehingga jadi tanpa kontrol, dan itu bahaya buat demokrasi," dukung warganet.
"Ya tetep ajalah Pak, Bu Mega harus bertanggung jawab atas kerusakan yang sudah Jokowi buat ke negeri ini," kritik warganet.
"Bagi kami kader PDI Perjuangan, terminologi petugas partai itu merupakan sebuah kehormatan karena kami diberi tugas untuk menjalankan Marhaenisme. Tak semua kader punya kesempatan untuk ditugaskan. Ideologi Partai menjadi guideline bagi setiap kader yang ditugaskan," jelas warganet.
Berita Terkait
-
Sejak Era SBY Hingga Jokowi Ratusan Bank di RI Terpaksa Gulung Tikar
-
Klaim Adem Ayem, Politisi PDIP Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo Pasca Pilpres: Kita Tunggu Saja
-
Lobi Semua Fraksi di DPR Termasuk Gerindra, PDIP: Hak Angket Bukan Momok, Tak Bikin Kita Takut
-
Istana Buka Suara Soal Isu Jokowi Ikut Susun Kabinet Prabowo-Gibran
-
Hasto PDIP Beberkan Penyebab Ganjar Gagal Total di Jateng: Kepala Desa Disuap, Kalau Gak Nurut Masuk Penjara
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi