Dari Jabatan Hanya Milik Allah, Jejak Kontroversi Anwar Usman yang Lengser dari Ketua MK

Suara.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan pelanggaran terkait syarat usia capres-cawapres yang berujung pada pemberhentian dari jabatan Ketua MK.

Sebagai Hakim Terlapor, Anwar Usman diputuskan melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama.

Adapun prinsip-prinsip Sapta Karsa adalah Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

Seperti diketahui, selama menjalani karier sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, ada beberapa kontroversi Anwar Usman yang menjadi sorotan publik.

Berikut ini beberapa kontroversi Anwar Usman yang viral di media sosial dan jadi perbincangan masyarakat luas.

1. Putusan Capres Cawapres

Publik menilai putusan Anwar Usman terkait syarat usia capres-cawapres sangat kuat dengan konflik kepentingan.

Dengan keputusan tersebut, kepala daerah boleh mendaftar sebagai kandidat capres dan cawapres kendati usianya belum 40 tahun.

Maka tak heran jika publik menganggap putusan Anwar Usman untuk memberi karpet merah kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, Gibran adalah keponakan Anwar Usman.

Baca Juga: Dicopot Dari Ketua MK, Anwar Usman Siap Ikuti Putusan MKMK

Tak lama seusai putusan MK tersebut, Gibran langsung dideklarasikan sebagai wakil calon presiden menemani Prabowo Subianto untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

Buntut dari keputusan itu, Anwar kemudian didesak oleh berbagai pihak agar mundur dari jabatan. Bahkan, keputusan itulah yang membuat Anwar Usman akhirnya dilaporkan.

2. Berkata Bahwa Jabatan Hanya Milik Allah

Setelah viral dan dilaporkan, Anwar Usman dibanjiri pertanyaan dari awak media. Dalam sebuah kesempatan, Anwar Usman sempat berkata bahwa jabatan hanya milik Allah.

“Jabatan hanya milik Allah,” Ujarnya kepada wartawan.

Bahkan, ketua MK tersebut juga mengaku tidak akan mundur dari perkara yang telah dilaporkan berbagai elemen masyarakat untuk dirinya.