Suara.com - Jakarta, Jika dana saksi dari partai pemilu direalisasikan, maka itu berarti bahwa rakyat dirampok berkali-kali. Hal itu diungkapkan Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adi Masardi yang juga mantan juru bicara RI era Gus Dur.
"Rakyat sudah membiayai pemilu Rp 17 triliun. Sebelum itu, rakyat juga sudah membiayai partai-partai politik. Sekarang mau dibikin dana saksi partai politik diambil dari anggaran negara. Jadi, rakyat dirampok berkali-kali," ucap Adi Masardi usai diskusi "10 Potensi Masalah Pemilu 2014" di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini,Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).
Menurut Adi Masardi, pemerintah mengakui tak bisa mengembalikan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan, lalu membuat kebijakan soal dana saksi dari partai politik yang diambil dari anggaran negara (APBN, red).
Uang saksi itu, lanjutnya, fakta ketidaksiapan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu dan menunjukkan prilaku pemerintah yang anti demokrasi. Karena seharusnya, pemerintah memperkuat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lebih parah lagi, sambung Adi, partai-partai politik juga setuju bahkan mendukung agar dana saksi dari partai politik ini direalisasikan.
"Ini sama saja semua partai mengakui KPU tidak mampu mengadakan pemilu yang bersih dari kecurangan atau manipulasi. Ini pengakuan bahwa KPU tidak jujur," tegasnya.
Berita Terkait
-
Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
-
Budi Arie Pilih Merapat ke Gerindra, Refly Harun: Tak Ada Lawan dan Kawan Abadi, Hanya Kepentingan!
-
Gerindra Bantah Budi Arie Sudah Jadi Kadernya, Dasco: Belum Ada KTA
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Manuver Projo Merapat ke Gerindra: Rocky Gerung Sebut 'Gempa Bumi Politik' dan Minta Media Bongkar
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Usai dari Cilegon, Prabowo Ratas di Istana Bahas 18 Proyek Hilirisasi Senilai Rp600 Triliun
-
Geger Ekspor Ilegal CPO: 87 Kontainer Disita, Negara Terancam Rugi Ratusan Miliar
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama