Suara.com - Jakarta, Jika dana saksi dari partai pemilu direalisasikan, maka itu berarti bahwa rakyat dirampok berkali-kali. Hal itu diungkapkan Ketua Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adi Masardi yang juga mantan juru bicara RI era Gus Dur.
"Rakyat sudah membiayai pemilu Rp 17 triliun. Sebelum itu, rakyat juga sudah membiayai partai-partai politik. Sekarang mau dibikin dana saksi partai politik diambil dari anggaran negara. Jadi, rakyat dirampok berkali-kali," ucap Adi Masardi usai diskusi "10 Potensi Masalah Pemilu 2014" di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini,Jakarta Pusat, Sabtu (9/2).
Menurut Adi Masardi, pemerintah mengakui tak bisa mengembalikan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan, lalu membuat kebijakan soal dana saksi dari partai politik yang diambil dari anggaran negara (APBN, red).
Uang saksi itu, lanjutnya, fakta ketidaksiapan pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu dan menunjukkan prilaku pemerintah yang anti demokrasi. Karena seharusnya, pemerintah memperkuat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lebih parah lagi, sambung Adi, partai-partai politik juga setuju bahkan mendukung agar dana saksi dari partai politik ini direalisasikan.
"Ini sama saja semua partai mengakui KPU tidak mampu mengadakan pemilu yang bersih dari kecurangan atau manipulasi. Ini pengakuan bahwa KPU tidak jujur," tegasnya.
Berita Terkait
-
Wahyudin Moridu dari Partai Apa? Anggota DPRD Viral Ngaku Mau 'Rampok Uang Negara'
-
Kawal Revisi UU Parpol, Jubir Presiden Jamin Pemerintah Tak Tutup Mata
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Wali Kota Prabumulih H Arlan dari Partai Apa? Viral Kepala Sekolah Dicopot Karena Tegur Anaknya
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama