Suara.com - Jakarta, Kapolri Jenderal Sutarman harus segera menghentikan proyek pengadaan Alat Komunikasi (Alkom) dan Alat Khusus (Alsus) Sistem Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2014. Sebab, alat senilai Rp 77,5 miliar yang akan ditempatkan di Polda Metro Jaya tersebut sangat rawan penyadapan.
Demikian dinyatakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Kamis (13/2/2014).
Dari penelusuran IPW, kata Neta, frekwensi Alkom dan Alsus aparat keamanan selama ini berada di bawah 400 MHz. Polri sendiri menggunakan frekwensi 380 MHz. Sebab, frekwensi ini dinilai sangat aman dari berbagai upaya penyadapan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Tapi ironisnya, Neta melanjutkan, ada pihak tertentu yang memaksakan kehendaknya agar Alkom Alsus Pam Capres dan Cawapres 2014 menggunakan frekwensi 800 MHz. Padahal, menurut Neta, frekwensi ini sangat rawan penyadapan.
"Anehnya lagi, pengadaan Alkom Alsus Pam Capres dan Cawapres 2014 yang rawan penyadapan itu sudah masuk dalam Rekap Alokasi Anggaran Belanja Modal Polri Tahun Anggaran 2014," kata Neta.
Artinya, Neta menambahkan, proyek pengadaan alat akan segera dilakukan. Alkom Alsus rawan penyadaan itu sebanyak 4.040 unit, terdiri dari Digital Portable Radio 800 MHz AP CO 25, Analog Portable Radio MHz, Radio Base Station Trunking 12 CH 800 MHz AP CO 25, Power Suplay Repeater GTR 800, dan Power Amplifier GTR 800 MHz.
Sebelumnya, Biro Tekom (Teknologi Komunikasi) Polri sudah membuat surat edaran bahwa frekwensi Alkom Alsus Polri berada di bawah 400 MHz. Tujuannya agar frekwensi Polri senantiasa aman dan tidak rawan penyadapan. Tapi, ada pihak-pihak tertentu yang dimotori para mafia proyek dan kepentingan politis lainnya, yang memaksakan kehendaknya agar Polri menggunakan Alkom Alsus Pam Capres Cawapres 2014 dengan frekwensi 800 MHz.
Untuk itu, IPW mendesak Kapolri segera membatalkan proyek Alkom Alsus Pam Capres dan Cawapres 2014 dan menggantinya dengan frekwensi yang ditentukan Polri. Sehingga Pemilu dan Pilpres 2014 berjalan aman, keberadaan Capres dan Cawapres 2014 juga aman serta tidak diganggu, diteror, atau disadap pihak-pihak tertentu.
Tag
Berita Terkait
-
IPW: Penetapan Tersangka Roy Suryo Cs Sesuai SOP
-
Apa Sebenarnya Tugas Brimob saat Terjadi Demonstrasi?
-
IPW Sebut Pengerahan Anggota TNI di Kejaksaan Melanggar Konstitusi, Desak Presiden-DPR Turun Tangan
-
"Plintat-Plintut", Tuduhan Oplosan BBM Pertamina Bikin Rakyat Bingung
-
Gaduh Pertamax Oplosan, IPW Desak Kapolri Perintahkan Uji Sampel BBM di Seluruh SPBU
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data