Suara.com - Populasi bekantan (Nasalis larvatus) terbesar di dunia dan keanekaragaman hayatinya di Teluk Balikpapan semakin terancam dengan adanya rencana perluasan pabrik kelapa sawit PT Wilmar Nabati Indonesia (WINA) di Teluk Balikpapan.
Di hutan mangrove di Teluk Balikpapan itu, terdapat sekitar 1.400 ekor bekantan atau lebih kurang 5 persen dari 25.000 ekor bekantan di seluruh dunia.
“Populasi Bekantan di Balikpapan itu yang terbesar yang ada di dunia,” kata Stanislav Lhota, peneliti primata dari Czech University of Life Sciences di Praha, Republik Ceko di Balikpapan, Minggu (2/3/2014)
WINA memegang konsesi seluas 149,8 hektare berupa kawasan hutan bakau (mangrove) di sisi utara Teluk Balikpapan, atau di sebelah barat dari Kota Minyak itu. Konsesi itu bagian dari Kawasan Industri Kariangau (KIK).
Lhota telah meneliti di Teluk Balikpapan tidak kurang dari sepuluh tahun.
Selain bekantan yang hidup di hutan mangrove, di perairan Teluk Balikpapan juga hidup ikan duyung (Dugong), terumbu karang, dan padang lamun.
Terumbu karang dan padang lamun adalah penyedia makanan bagi ikan duyung dan pesut, dan juga tempat berkembang biak ikan yang mendukung industri perikanan rakyat di kedua sisi teluk.
“Keberadaan pabrik kelapa sawit saja sebenarnya sudah cukup merusak, apalagi jika diperluas lagi,” kata Lhota.
Lahan mangrove yang dijadikan kawasan pabrik memutuskan mata rantai makanan bagi bekantan dan banyak spesies burung di Teluk Balikpapan.
“Bila terus berlangsung, bekantan akan punah dari Teluk Balikpapan dalam 15-20 tahun mendatang,” tambah Lhota.
Sebelumnya untuk mendapatkan izin perluasan pabrik tersebut, PT WINA telah menggelar konsultasi publik atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari proyek tersebut.
Konsultasi publik yang pertama digelar di sebuah sekolah di Teluk Waru, di pesisir selatan Teluk Balikpapan yang menjadi wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
Lokasi konsultasi publik itu, disebutkan Eka Saputra dari Wimar, seperti dikutip laman mongabay.co.id, sudah sesuai dengan arahan aparat setempat.
"Supaya dengan dengan lokasi pabrik dan masyarakat di sekitar mudah mencapainya," ujarnya.(Antara)
Berita Terkait
-
Kekayaan Riza Chalid Dari Mana? Tak Cuma Minyak, Ada Minuman hingga Kelapa Sawit
-
Ulas Sektor Batu Bara dan Kelapa Sawit, CEO Hasnur Group Ungkap Tantangan Bisnisnya
-
Lebih Parah dari Pati dan Cirebon, Balikpapan Naikkan PBB hingga 3.000 Persen
-
Jadi Kado HUT RI ke-80, PLN Kini Mampu Ubah Limbah Sawit Menjadi Listrik
-
Prabowo Ungkap Keanehan Saat Jadi Presiden: Minyak Goreng Langka, Hingga Tingginya Harga Pangan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban