Suara.com - Perolehan suara PDIP pada Pemilu Legislatif yang masih di bawah target menuai komentara dari Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah itu menilai tidak tercapainya target PDIP dikarenakan kurangnya pemberitaan Jokowi di media massa.
"Kami kalah di media, maka kemudian "Jokowi effect" menjadi tidak terlihat dan tidak tampak, tapi kalau kita punya porsi yang sama di sana, luar biasa," katanya di Semarang, Kamis (10/4/2014).
Ganjar mengungkapkan, Jokowi 'effect' sebenarnya luar biasa dan berpengaruh untuk perolehan suara bagi PDIP, sedangkan yang tidak luar biasa adalah tidak bisa atau sulitnya masuk ke banyak media massa.
"Kami kemarin sulit masuk ke televisi, bahkan saya baca di koran, "ngiklan" di website saja itu tidak boleh sama pemiliknya sehingga menurut saya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) harus turun tangan soal itu," ujarnya.
Terkait dengan perolehan suara PDIP yang masih di bawah 20 persen berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, Ganjar mengatakan bahwa hal itu harus dijadikan bahan untuk menyusun strategi baru pada Pemilu Presiden mendatang.
"Suka tidak suka, mau tidak mau, ya kami harus terima kondisi itu tapi kami lagi ngecek satu persatu di masing-masing TPS yang ada untuk mengetahui berapa yang riil," katanya.
Ia menjelaskan, PDIP saat ini masih menghitung jumlah perolehan suara secara pasti dan belum memikirkan koalisi dengan partai lain.
"Tapi saya meraba Indonesia ini terlalu besar maka pasti harus mengajak banyak orang," ujarnya.
Berdasarkan data dari hasil hitung cepat yang dilakukan DPD PDIP Jateng pada Kamis (10/4) sore, PDIP memperoleh 341.733 suara, Partai Golkar di urutan kedua dengan 161.031 suara, dan disusul PKB di posisi ketiga yang meraih 124.081 suara.
Sekretaris DPD PDIP Jateng Agustina Wilujeng mengatakan, hasil perolehan suara itu merupakan hitungan dari suara yang masuk yakni sebesar 1.339.744 pemilih.
"Jumlah perolehan suara itu merupakan data terbaru yang masuk hingga Kamis (10/4) sore dan masih ada 12 kabupaten yang data penghitungan suaranya belum masuk sama sekali," katanya.
Ke-12 kabupaten yang menjadi kantong suara PDIP itu adalah Kabupaten Semarang, Kendal, Kebumen, Klaten, Kudus, Temanggung, Pati, Pekalongan, Pemalang, Rembang, Sragen, dan Sukoharjo. (Antara)
Berita Terkait
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO