Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meningkatkan kualitas Ujian Nasional (UN) untuk pelajar Sekolah Menengah Atas dan sederajat pada tahun ini,
"Soal UN pada tahun ini kualitasnnya merujuk pada TIMSS dan PISA sehingga UN ini bukan hanya menjadi 'sampling' tapi juga sensus sehingga UN berguna untuk pemetaan dan perbaikan proses belajar-mengajar kita," kata Mendikbud Muhammad Nuh di Jakarta, Minggu.
TIMSS adalah Trends in International Mathematics and Science Study dan PISA adalah Programme for International Student Assessment (PISA) yaitu sistem penelitian yang digunakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk pelajar mulai usia 15 tahun mengenai pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam dan membaca.
"Kategorinya adalah 20 persen sulit, 70 persen sedang dan 10 persen mudah, namun kisi-kisi soal tetap sama hanya kesulitannya saja yang berbeda, sehingga UN dapat menjadi ukuran untuk perbaikan internal maupun referensi yang bisa diapakai secara internasional," tambah Nuh.
Ia juga mengaku tidak menargetkan persentase kelulusan peserta UN. "Kami tidak pernah menargetkan kelulusan, karena sampai saat ini sudah 99 persen lulus, jadi mau diapakan lagi? Kami mengejar kualitas baik kualitas pelaksanaan maupun kualitas hasil yaitu UN sebagai pemetaan rinci tiap satuan pendidikan per mata pelajaran dan kualitas sebagai integrasi vertikal untuk penerimaan ke Perguruan Tinggi Negeri," ungkap Nuh.
Integritas vertikal artinya hasil pendidikan dasar bisa dipakai untuk masuk di pendidikan menengah, dan hasil pendidikan menengah bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi negeri.
Namun Kemendikbud tidak membuat aturan baku mengenai komposisi nilai UN dan nilai rapor sebagai persyaratan masuk PTN karena penerimaan mahasiswa baru menjadi kewenangan masing-masing PTN karena berpedaan penilaian nilai rapor.
"Sekarang nilai UN masuk rumus kalkulasi diterima atau tidak ke PTN, jadi nilai UN harus diserahkan langsung ke PTN untuk diolah dan ada rumusan nilainya," tambah Nuh.
Namun ia menghimbau agar para siswa tidak perlu bersikap berlebihan terhadap UN. "Tidak perlu berlebihan menanggapi UN dan tidak usah percaya isu mengenai bocoran soal atau jawaban, biasakan terlatih bekerja dengan jujur," tegas Nuh.
Jangan Percaya Kunci Jawaban
Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin minta kepada seluruh siswa jangan percaya adanya kunci jawaban yang beredar saat pelaksaan UN. Ditegaskan, soal UN tidak mungkin bocor karena dijaga ketat.
"Jadi sekali lagi jangan percaya dan tergiur bila ada yang menawarkan adanya kunci jawaban untuk menjawab soal ujian tersebut," ujar dia.
Hal senada dikatakan Kepala Polda Jawa Barat, Irjen Mochamad Iriawan. Ia mengimbau kepada seluruh peserta UN agar tidak percaya kepada kunci jawaban yang beredar saat pelaksanaan ujian.
"Setiap peserta UN harus percaya kepada kemampuannya masing-masing, karena kunci jawaban tersebut sudah pasti palsu, karena dalam pelaksanaan UN lembar soal dijaga ketat oleh kami dan dijamin tidak akan bocor," kata Iriawan.
Menurutnya, lembar soal yang didistribusikan juga dijaga ketat oleh anggotanya yang dibantu petugas keamanan lainnya seperti dari TNI maupun pengamanan langsung dari pemerintah daerah setempat, sehingga sangat kecil kemungkinan akan terjadi kebocoran lembar soal UN. Jika nantinya ada yang sengaja memberikan kunci jawaban, maka pelajar tidak perlu takut segera laporkan kepada yang berwajib seperti polisi.
Selain itu, pihaknya juga akan memburu siapa oknum yang membocorkan kunci jawaban soal UN itu, jika ditemukan akan diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, yang terpenting, seluruh peserta UN percaya diri akan kemampuannya karena jika ada kunci jawaban yang beredar maka pihakanya yakin itu adalah palsu dan hanya ingin menjerumuskan saja.
"Kami juga sudah menugaskan kepada seluruh anggota polisi yang dibawah Polda Jabar untuk meningkatkan pengamanan mulai dari pendistribusian sampai penyimpanan soal UN tersebut, bahkan kami juga sudah menyiagakan anggota untuk berjaga di setiap sekolah yang digunakan UN dengan menggunakan pakaian bebas," tambahnya.
Di sisi lain, pihaknya juga menjamin pelaksanaan UN tahun ini akan berjalan dengan lancar, aman dan tertib karena dalam pelaksanaan UN ini pihaknya sudah menginstruksikan kepada masing-masing polres untuk melakukan penjagaan. Bahkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Pemerintag Provinsi Jabar terkait pelaksanaan UN ini. (Antara)
Berita Terkait
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Kemensos Pastikan Sekolah Rakyat Siap Gelar MPLS Serentak Mulai 14 Juli 2026
-
Wacana Gaji Guru Rp5 Juta Tuai Kritik: Apa Sudah Bisa Hidup Layak?
-
FPTHSI Tepis Pidato Prabowo Sebut Gaji Guru Terkendala Anggaran: Dana Cukup, Tapi Salah Distribusi
-
Kemensos Gandeng TNI, 1.000 Taruna Akmil Siap Bina Siswa Sekolah Rakyat
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar