Suara.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meningkatkan kualitas Ujian Nasional (UN) untuk pelajar Sekolah Menengah Atas dan sederajat pada tahun ini,
"Soal UN pada tahun ini kualitasnnya merujuk pada TIMSS dan PISA sehingga UN ini bukan hanya menjadi 'sampling' tapi juga sensus sehingga UN berguna untuk pemetaan dan perbaikan proses belajar-mengajar kita," kata Mendikbud Muhammad Nuh di Jakarta, Minggu.
TIMSS adalah Trends in International Mathematics and Science Study dan PISA adalah Programme for International Student Assessment (PISA) yaitu sistem penelitian yang digunakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) untuk pelajar mulai usia 15 tahun mengenai pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam dan membaca.
"Kategorinya adalah 20 persen sulit, 70 persen sedang dan 10 persen mudah, namun kisi-kisi soal tetap sama hanya kesulitannya saja yang berbeda, sehingga UN dapat menjadi ukuran untuk perbaikan internal maupun referensi yang bisa diapakai secara internasional," tambah Nuh.
Ia juga mengaku tidak menargetkan persentase kelulusan peserta UN. "Kami tidak pernah menargetkan kelulusan, karena sampai saat ini sudah 99 persen lulus, jadi mau diapakan lagi? Kami mengejar kualitas baik kualitas pelaksanaan maupun kualitas hasil yaitu UN sebagai pemetaan rinci tiap satuan pendidikan per mata pelajaran dan kualitas sebagai integrasi vertikal untuk penerimaan ke Perguruan Tinggi Negeri," ungkap Nuh.
Integritas vertikal artinya hasil pendidikan dasar bisa dipakai untuk masuk di pendidikan menengah, dan hasil pendidikan menengah bisa dipakai untuk masuk perguruan tinggi negeri.
Namun Kemendikbud tidak membuat aturan baku mengenai komposisi nilai UN dan nilai rapor sebagai persyaratan masuk PTN karena penerimaan mahasiswa baru menjadi kewenangan masing-masing PTN karena berpedaan penilaian nilai rapor.
"Sekarang nilai UN masuk rumus kalkulasi diterima atau tidak ke PTN, jadi nilai UN harus diserahkan langsung ke PTN untuk diolah dan ada rumusan nilainya," tambah Nuh.
Namun ia menghimbau agar para siswa tidak perlu bersikap berlebihan terhadap UN. "Tidak perlu berlebihan menanggapi UN dan tidak usah percaya isu mengenai bocoran soal atau jawaban, biasakan terlatih bekerja dengan jujur," tegas Nuh.
Jangan Percaya Kunci Jawaban
Di tempat terpisah, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin minta kepada seluruh siswa jangan percaya adanya kunci jawaban yang beredar saat pelaksaan UN. Ditegaskan, soal UN tidak mungkin bocor karena dijaga ketat.
"Jadi sekali lagi jangan percaya dan tergiur bila ada yang menawarkan adanya kunci jawaban untuk menjawab soal ujian tersebut," ujar dia.
Hal senada dikatakan Kepala Polda Jawa Barat, Irjen Mochamad Iriawan. Ia mengimbau kepada seluruh peserta UN agar tidak percaya kepada kunci jawaban yang beredar saat pelaksanaan ujian.
"Setiap peserta UN harus percaya kepada kemampuannya masing-masing, karena kunci jawaban tersebut sudah pasti palsu, karena dalam pelaksanaan UN lembar soal dijaga ketat oleh kami dan dijamin tidak akan bocor," kata Iriawan.
Menurutnya, lembar soal yang didistribusikan juga dijaga ketat oleh anggotanya yang dibantu petugas keamanan lainnya seperti dari TNI maupun pengamanan langsung dari pemerintah daerah setempat, sehingga sangat kecil kemungkinan akan terjadi kebocoran lembar soal UN. Jika nantinya ada yang sengaja memberikan kunci jawaban, maka pelajar tidak perlu takut segera laporkan kepada yang berwajib seperti polisi.
Selain itu, pihaknya juga akan memburu siapa oknum yang membocorkan kunci jawaban soal UN itu, jika ditemukan akan diberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Maka dari itu, yang terpenting, seluruh peserta UN percaya diri akan kemampuannya karena jika ada kunci jawaban yang beredar maka pihakanya yakin itu adalah palsu dan hanya ingin menjerumuskan saja.
Berita Terkait
-
Pendidikan Tanpa Ketegasan: Dilema Jadi Guru di Zaman Mudah Tersinggung
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Sempitnya Peluang Ekonomi RI, Saat Gelar Sarjana 'Keok' oleh Lulusan SD
-
Pendidikan Gratis Hanya di Atas Kertas? Menyoal Pasal 31 UUD 1945 Pasca-Kasus YBR
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat