Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengungkapkan partai politik yang meraih suara terbanyak di Pemilu Legislatif tak menjamin menang di Pemilu Presiden. Sebaliknya, partai dengan perolehan suara sedikit, bisa jadi keluar sebagai pemenangnya.
"Ini dari pengalaman, yang besar belum tentu menang. Kecil bisa jadi yang menang. Contoh Gus Dur dulu berapa persen, malah beliau bisa kepilih (Presiden RI). Lalu Pak SBY dulu, Demokrat cuma 7,5 persen, tapi malah menang," kata Mubarok kepada suara.com, Senin (14/4/2014).
Oleh karena itu, kata Mubarok, saat ini Partai Demokrat tidak mau terlalu agresif dalam membangun koalisi sesama partai peserta pemilu untuk mengusung calon presiden.
Partai Demokrat, kata dia, sekarang masih mengikuti dinamika yang berkembang. Sikap resmi partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini baru akan disampaikan setelah penghitungan manual hasil Pileg oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum tuntas.
Berdasarkan quick count sejumlah lembaga survei terhadap hasil Pemilu Legislatif 2014, posisi partai dapat dipetakan menjadi tiga.
Posisi papan atas diduduki oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. Sedangkan posisi papan tengah diduduki oleh Partai Demokrat, PKB, PAN, PPP, PKS, Nasdem, dan Hanura. Sementara papan bawah terdiri dari PBB dan PKPI.
Ketiga partai papan atas selama ini sudah mengusung jagonya masing-masing, PDI Perjuangan; Joko Widodo, Partai Golkar; Aburizal Bakrie, dan Partai Gerindra; Prabowo Subianto. Tapi karena hasil Pileg tidak ada partai yang mampu mengumpulkan 20 persen suara secara nasional, mereka tidak bisa mengusung sendiri kandidatnya ke bursa Pilpres.
Sebagaimana Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, syarat mengusung capres-cawapres, yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional. Itu sebabnya, partai-partai itu harus berkoalisi dengan partai-partai lain untuk mencapai 20 persen suara.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO