Suara.com - Pegawai dan hakim di Pengadilan Negeri Tolitoli, Sulawesi Tengah, Rabu (16/4/2014), mogok kerja. Mereka menuntut realisasi remunerasi di lingkungan Mahkamah Agung RI.
Akibat aksi tersebut, 5 sidang yang sudah diagendakan sebelumnya terancam tidak bisa dilaksanakan.
Seorang pegawai di Pengadilan Negeri Tolitoli yang dihubungi, Rabu (16/4/2014), mengatakan mogok tersebut dilakukan tanpa batas waktu yang ditentukan.
"Benar, hari ini kami mogok kerja. Ini tuntutan kami yang sudah lama belum mendapat perhatian," kata Asri, salah seorang staf kepaniteraan pengadilan.
Dia juga mengatakan, mogok tersebut dilakukan untuk menuntut 4 hal yakni realisasi remunerasi, realisasi pemberian tunjangan fungsional panitera pengganti dan juru sita serta pemberian promosi dan jenjang karir panitera pengganti dan juru sita.
Sementara satu tuntutan lainya terkait realisasi undang-undang tentang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara .
"Ini lebih pada tuntutan kesejahteraan dan realisasi perubahan undang-undang yang sampai saat ini belum direalisasikan," katanya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!