Suara.com - Bakal calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) menyindir sistem koalisi yang dibangun menggunakan model bagi-bagi kekuasaan. Jokowi menyindir dengan sebutan "di sana" dan "di sini", tanpa secara jelas menyebut siapa yang disindir.
"Kita kerja sama ini tanpa syarat. Ini yang bedakan yang di sini dan di sana. Ini memberikan pembelajaran politik yang baik," kata Jokowi dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang digelar untuk persiapan pemenangan Pilpres 2014, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (26/5/2014).
Dikatakan Jokowi lagi, sistem bagi-bagi kursi menteri itu merupakan tradisi politik lama. Itulah yang menurutnya harus diubah dengan gaya koalisi gotong-royong yang dibangun Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
"Kita ketemu bukan urusan menterinya berapa, kursinya berapa. Itu tradisi lama, pola lama. Kita harus berani bangun tradisi baru. Kalau ndak, ya akan terus kaya gini. Menterinya berapa? Kalau menterinya kurang, tambah menteri utama," kata Jokowi pula.
"Datang minta 5 kursi, datang (lagi) minta 7 kursi, datang minta 8 kursi, total-total ada 64 kursi. Padahal UU hanya 35 kursi. Kita tak bicara itu. Ini nilai baru yang akan jadi tradisi kekuatan baru politik Indonesia," tambah Gubernur DKI Jakarta ini.
Seperti diketahui, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK), bakal bertarung dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang. Pasangan ini diusung oleh PDIP, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Pasangan ini nantinya akan berhadapan dengan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) yang diusung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Golkar.
Berita Terkait
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Kritik Tajam ke Prabowo Soal IKN: Politisi PDIP Minta Stop Pembangunan Baru, Fokus Ini!
-
Bukan Sekolah Biasa! Ini Dia 6 Fakta Sekolah Rakyat Prabowo
-
Pelukan Jokowi-Eggi Sudjana di Solo Akhiri Drama Sengketa Ijazah: Bagaimana Nasib Roy Suryo Cs?
-
Demo di Depan Kedubes AS, Ratusan Ojol Tagih Janji Perpres ke Presiden Prabowo
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Biodata dan Agama DJ Patricia Schuldtz yang Resmi Jadi Menantu Tommy Soeharto
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- 5 Sepatu Jalan Lokal Terbaik Buat Si Kaki Lebar Usia 45 Tahun, Berjalan Nyaman Tanpa Nyeri
- DPUPKP Catat 47 Hektare Kawasan Kumuh di Kota Jogja, Mayoritas di Bantaran Sungai
Pilihan
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
-
Mengapa Purbaya Tidak Pernah Kritik Program MBG?
-
Kuburan atau Tambang Emas? Menyingkap Fenomena Saham Gocap di Bursa Indonesia
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
Terkini
-
Pascabanjir Sumatra, Penanganan Beralih ke Pemulihan Layanan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar
-
Indonesia Tancap Gas Jadi Pusat Halal Dunia lewat D-8 Halal Expo Indonesia 2026
-
Literasi Halal Dinilai Masih Lemah, LPPOM Siapkan Pelajar Jadi Agen Perubahan
-
Jepang Studi Banding Program MBG di Indonesia
-
Kasus Korupsi LPEI Berkembang, Kejati DKI Tetapkan 4 Tersangka Baru dan Sita Aset Rp566 Miliar
-
Merasa Tak Dihargai, Anggota DPR Semprot Menteri KKP: Kami Seperti 'Kucing Kurap'
-
Korban Bencana Boleh Manfaatkan Kayu Hanyut, Kemenhut Juga Stop Penebangan Hutan
-
Politisi PDIP Ingatkan Prabowo: Jangan Buru-buru Bangun IKN, Siapkan Dulu Ekosistemnya
-
Bukan Sekadar Banjir: Auriga Desak KLHK dan KPK Usut Dugaan Korupsi di Balik Perusakan Lahan PT TPL
-
BNI Bersihkan Masjid Darul Aman Pascabanjir di Agam