SBY Larang Menteri Buat Kebijakan Strategis

Suara.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyon meminta para menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II tidak mengambil kebijakan strategis dan melakukan pergantian pejabat yang memiliki posisi strategis. Ini terkait masa kerja pemerintahan saat ini yang tinggal 4,5 bulan lagi.

Permintaan Presiden SBY itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan menjelang keberangkatannya melakukan kunjungan kerja ke Batam, di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/6/2014) pagi.

Presiden mengingatkan jajaran menteri bahwa saat ini merupakan masa transisi sehingga etika dan logika harus dikedepankan karena itu merupakan hak Presiden mendatang.

“Pemerintah sekarang harus bertenggang rasa dengan pemerintahan mendatang,” tegasnya, seperti dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet.

Meski demikian, Presiden SBY mengingatkan para menteri agar tetap fokus terhadap pemerintahan, karena ekonomi masih menghadapi tekanan sebagaimana juga dihadapi oleh negara lain.

Presiden menginstruksikan, agar dalam 4,5 bulan sisa masa jabatan ini para menteri kembali aktif dalam mengelola kementerian. Terkait Pemilu Presiden (Pilpres), Presiden menyebutkan, para menteri diizinkan mengambil cuti untuk pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil Presiden (Cawapres) mana pun, yakni satu hari kerja dan mengambil hari-hari libur.

Namun,jika para menteri ingin fokus dengan kegiatan sehingga tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai menteri, Presiden SBY mengingatkan para menteri, bahwa mereka dapat mengundurkan diri.