Suara.com - Menyaksikan debat capres-cawapres yang berlangsung tadi malam Senin (9/6/2014), banyak kalangan yang mengapresiasi program kedua pasangan. Terkait dengan pemerintahan yang efektif dan bebas dari korupsi, kedua pasangan capres-cawapres memiliki pendekatan yang berbeda jika terpilih menjadi presiden.
Capres nomor urut 1, Prabowo Subianto menyampaikan gagasan yang cenderung konseptual dan tidak menyentuh teknis pelaksanaan. Sementara capres nomor urut 2, Jokowi menyampaikan gagasan teknis operasional bagaimana mengantisipasi potensi korupsi dengan penggunaan sistem online (IT).
“Prabowo hanya menyampaikan konsep atau gagasan, belum menyinggung teknis pelaksanaannya. Sebaliknya, Jokowi menyampaikan teknis pelaksanaan tentang apa yang akan dia lakukan,” kata Ketua Umum Forum Akademisi IT (FAIT), Hotland Sitorus, di Jakarta, Selasa (10/6/2014).
Sebagaimana diutarakan Jokowi dalam debat tersebut, jika terpilih akan menerapkan sistem online dalam pemerintahannya, seperti, e-government, e-procurement, e-catalog, IMB online yang diyakini dapat menghilangkan pungutan liar menutup peluang korupsi.
“Apa yang disampaikan Jokowi adalah terobosan besar bagi bangsa ini. Oleh karena itu, FAIT mendukung program penerapan teknologi IT ini demi terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien,” kata Hotland Sitorus yang juga dosen IT di Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat.
Hotland Sitorus menitipkan pesan kepada capres yang serius menggunakan teknologi IT dalam pemerintahannya agar mulai lima tahun ke depan pemilihan umum (pemilu), baik pemilukada, pileg dan pilpres juga menggunakan sistem online (e-election).
“Bila sistem pemilu online (e-election) ini diterapkan baik di pemilukada, pileg dan pilpres, maka efisiensi dan efektifitas dapat dihadirkan, bahkan kecurangan pemilu dapat dihilangkan,” kata Hotland Sitorus.
“Apabila e-election ini diterapkan, akan dapat mengefisiensi uang negara sebesar Rp100 triliun setiap tahunnya karena tidak perlu lagi kertas suara, tidak perlu lagi tinta, tidak perlu lagi biaya distribusi logistik, bahkan penyelenggara cukup 3 orang di setiap TPS. Sistem e-election ini juga dapat digunakan di setiap pilkada,” kata Hotland Sitorus.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!