Suara.com - Peran swasta sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan di kawasan Dolly dan Jarak pascapenutupan dua lokalisasi tersebut yang rencananya dilangsungkan pada 18 Juni mendatang.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Herlina di Surabaya, Senin (16/6/2014) mengatakan jangan sampai pemkot terkesan mengambil beban sendirian dalam pengentasan prostitusi di Dolly tanpa bantuan pihak swasta.
"Jangan diambil-alih pemkot semua karena anggaran APBD juga terbatas. Masih banyak wilayah lain yang butuh pengembangan," katanya.
Apalagi, lanjut dia, di kawasan Dolly merupakan daerah padat penduduk. Tentunya juga banyak usaha yang berkembang di kawasan tersebut yang perlu mendapat perhatian jika Dolly ditutup.
Menurut dia, menggandeng pihak swasta bagian dari pengentasan prostitusi khususnya warga yang terdampak, yakni dengan cara memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka.
"Kalau menggerakkan PSK untuk bekerja di tempat tertentu tentu sulit. Ini dikarenakan banyak warga yang tidak suka karena PSK masih dianggap penyakit sosial. Tantunya lingkungan sosial dibantu pemerintah yang bisa membenahi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, jika dilihat dari Rancangan Tata Ruang Wilayah, kawasan Dolly masuk unit pengembangan tujuh yang masuk kecamatan Sawahan dan Wonokromo.
"Peruntukannya untuk pemukiman, perdagangan, jasa dan militer," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan rencana perubahan wajah kawasan lokalisasi Dolly yakni dengan membangun sebuah gedung enam lantai.
"Lantai dasar bakal difungsikan sebagai sentra PKL, lantai dua untuk usaha makanan kering, lantai tiga dan empat khusus untuk perpustakaan dan komputer," katanya.
Sedangkan lantai lima, lanjut dia, akan digunakan untuk taman bermain anak-anak serta balai RW yang ada di lantai enam.
"Gedung itu dilengkapi dengan lift. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp9 miliar," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pemkot juga akan membangun sarana penunjang lain seperti sarana olahraga dan perdagangan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
Terdakwa Militer Dituntut Ringan, Keluarga Kacab BRI Gugat Pasal Peradilan Koneksitas ke MK
-
Hujan Lebat Disertai Petir Ancam Akhir Pekan Warga Jakarta Selatan dan Timur Jelang Petang
-
Program MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, Ribuan UMKM hingga Peternak Ikut Kecipratan
-
Jateng Genjot Investasi EBT dan Pengelolaan Sampah, Ahmad Luthfi Tawarkan ke Para Pengusaha Tiongkok
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Studi Temukan Mikroplastik Menyusup ke Sperma dan Ketuban, Apa Dampaknya?
-
Momen Prabowo Mau Reshuffle Zulhas Gara-Gara Salah Kasih Info Nama Desa, Ternyata Cuma Guyon
-
Hindari Area Kuningan, Dishub DKI Terapkan Buka-Tutup Jalan Hingga 26 Mei 2026
-
Usai 9 WNI Dipulangkan, Wanda Hamidah Serukan Konvoi Lebih Besar ke Palestina