Suara.com - Peran swasta sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan di kawasan Dolly dan Jarak pascapenutupan dua lokalisasi tersebut yang rencananya dilangsungkan pada 18 Juni mendatang.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Surabaya Herlina di Surabaya, Senin (16/6/2014) mengatakan jangan sampai pemkot terkesan mengambil beban sendirian dalam pengentasan prostitusi di Dolly tanpa bantuan pihak swasta.
"Jangan diambil-alih pemkot semua karena anggaran APBD juga terbatas. Masih banyak wilayah lain yang butuh pengembangan," katanya.
Apalagi, lanjut dia, di kawasan Dolly merupakan daerah padat penduduk. Tentunya juga banyak usaha yang berkembang di kawasan tersebut yang perlu mendapat perhatian jika Dolly ditutup.
Menurut dia, menggandeng pihak swasta bagian dari pengentasan prostitusi khususnya warga yang terdampak, yakni dengan cara memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka.
"Kalau menggerakkan PSK untuk bekerja di tempat tertentu tentu sulit. Ini dikarenakan banyak warga yang tidak suka karena PSK masih dianggap penyakit sosial. Tantunya lingkungan sosial dibantu pemerintah yang bisa membenahi," katanya.
Selain itu, lanjut dia, jika dilihat dari Rancangan Tata Ruang Wilayah, kawasan Dolly masuk unit pengembangan tujuh yang masuk kecamatan Sawahan dan Wonokromo.
"Peruntukannya untuk pemukiman, perdagangan, jasa dan militer," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan rencana perubahan wajah kawasan lokalisasi Dolly yakni dengan membangun sebuah gedung enam lantai.
"Lantai dasar bakal difungsikan sebagai sentra PKL, lantai dua untuk usaha makanan kering, lantai tiga dan empat khusus untuk perpustakaan dan komputer," katanya.
Sedangkan lantai lima, lanjut dia, akan digunakan untuk taman bermain anak-anak serta balai RW yang ada di lantai enam.
"Gedung itu dilengkapi dengan lift. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp9 miliar," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pemkot juga akan membangun sarana penunjang lain seperti sarana olahraga dan perdagangan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing