Suara.com - Kekhidmatan ibadah puasa yang bertepatan dengan prosesi Pemilu Presiden 2014, tim sukses diimbau tidak memolitisasi bulan suci bagi umat Islam tersebut.
"Sehubungan dengan dilaksanakannya Pilpres 2014 yang sebagiannya bertepatan dengan pelaksanaan puasa, Muhammadiyah mengimbau kepada seluruh masyarakat, tim sukses, pasangan capres-cawapres untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan tidak menjadikannya sebagai arena pengajian dan ceramah Ramadhan sebagai ajang kampanye politik," kata Ketua PP Muhammadiyah bagian Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam, Yunahar Ilyas, Senin (16/6/2014).
Bagi Muhammadiyah, politisasi bulan puasa bertentangan dengan undang-undang pemilu dan tata tertib kampanye. Selain itu, politisasi tersebut berpotensi memancing pertentangan dan perpecahan politik, khususnya di kalangan internal umat lslam.
"Kepada unsur pemerintah seperti pemerintah daerah, aparatur keamanan dan semua pihak diminta untuk memberikan kebebasan tanpa halangan apapun kepada warga Muhammadiyah dan umat lslam lainnya dalam memulai menjalankan ibadah puasa pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut," kata dia.
Sebagaimana maklumatnya, PP Muhammadiyah telah menetapkan awal bulan puasa Ramadhan 1435 Hijriah jatuh pada 28 Juli 2014. Maklumat tersebut mendahului keputusan pemerintah dalam menetapkan awal puasa seperti tahun-tahun sebelumnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
Terkini
-
Tuduh Jubir KPK Sebar Fitnah Soal Sitaan Barang, Faizal Assegaf Lapor ke Dewas
-
Aktivis Sambut Seruan Dasco: Persatuan Nasional Lebih Krusial daripada Opini Disharmoni
-
Solusi Macet Jakarta? DKI Bangun Flyover Latumenten dan Bintaro Puspita Hingga 2030
-
Pemprov DKI Siap Siaga Hadapi KLB Keracunan Pangan, Perketat Pengawasan MBG di Sekolah
-
Sandiaga Uno Sebut Ekonomi Hijau Kunci Utama Ciptakan Lapangan Kerja Masa Depan
-
Ngaku Jadi Korban 'Deepfake' AI, Rismon Sianipar Bantah Fitnah Jusuf Kalla: Itu Video Rekayasa!
-
Bantah Terima Uang Miliaran, Rismon Sianipar Ungkap Alasan Pilih Damai di Kasus Ijazah Jokowi
-
Legislator Golkar Tagih Revisi UU Pemilu: Banyak Putusan MK Mendesak Segera Ditindaklanjuti
-
Ketegangan di Yerusalem Meningkat usai Pemasangan Pintu Besi di Kawasan Bersejarah
-
Di Balik Layar OTT KPK: Membongkar Gurita Sindikasi 'Jatah Preman' Kepala Daerah Lewat Ajudan