Suara.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan klarifikasi terkait larangan acara konsolidasi aktivis 1998, tadi pagi. Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan yang merangkap Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S. Dewa Broto mengatakan, Kemenpora sama sekali tidak menghalangi kebebasan berpendapat, karena kebebasan berekspresi di ruang publik sepenuhnya dijamin oleh UUD 1945.
Kata Gatot, Kemenpora memutuskan untuk mengusulkan kepada Polisi agar mencabut izin kegiatan karena rencana kegiatan berbeda dengan permohonan izin yang disampaikan baik ke Kemenpora maupun ke Polisi.
“Staf panitia memasang backdrop di tempat acara ternyata ditemukan adanya materi backdrop yang sangat tendensius dan provokatif secara politik. Selain itu, sesuai ketentuan kegiatan kampanye Pilpres tidak boleh dilakukan di kantor lembaga pemerintahan, sehingga seandainya kegiatan tersebut dibiarkan akan menimbulkan kesan kuat bahwa Kemenpora memfasilitasi suatu kegiatan berdasarkan afiliasi politik tertentu,” kata Gatot dalam Blackberry Messenger yang diterima suara.com, Selasa (24/6/2014).
Gatot menambahkan, larangan kegiatan aktivis 1998 juga bukan karena Menpora Roy Suryo berasal dari Partai Demokrat. Kata dia, Menpora menuntut lembaga yang dipimpinnya untuk netral dari berbagai kepentingan politik, terutama di saat suasana kampanye Pilpres.
Menurut informasi yang diterima suara.com, acara konsolidasi ini ditargetkan dihadiri 2.000 aktivis 1998 untuk menolak kebangkitan Orde Baru. Rencananya, acara ini akan dihadiri oleh para aktivis dari Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Lampung, Bandung, dan Bogor. Acaranya akan diisi dengan diskusi, pembacaan puisi, teaterikal, dan pameran foto.
Kepada suara.com, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto menjelaskan alasan izin acara dicabut. “Pemohon mengajukan izin beberapa hari yang lalu. Mengajukan izin untuk memakai ruangan di aula. Izinnya untuk temu kangen,” kata Rikwanto.
Tapi ternyata, kata Rikwanto, kegiatan yang diselenggarakan di sana bukan hanya untuk temu kangen, melainkan ada acara deklarasi dan untuk mendukung salah satu calon presiden serta calon wakil presiden.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Lolos Hukuman MKD, Uya Kuya dan Adies Kadir Baru Bisa Aktif Lagi di DPR Tergantung Ini!
-
Viral! Pasangan Pembuangan Bayi di Ciamis Dinikahkan di Kantor Polisi: Biar Bisa Rawat Anak Bersama?
-
Ditugasi Prabowo Berkantor di Papua, Gibran Tak Merasa Diasingkan: Itu Tidak Benar!
-
Sumpah SF Hariyanto: Saya Bukan Pelapor Kasus Gubernur Riau, Kami Sedang Ngopi Saat KPK Datang
-
DPR Batasi Delegasi Buruh, Komisi IX Absen: Ada Apa di Balik Audiensi Kenaika
-
Jusuf Kalla Ngamuk di Makassar: Tanah Saya Dirampok Mafia, Ini Ciri Khas Lippo!
-
'Acak-acak' Sarang Narkoba di Kampung Bahari Jakut, Kos-kosan Oranye jadi Target BNN, Mengapa?
-
Media Asing Soroti Progres IKN, Kekhawatiran soal Lingkungan dan Demokrasi Jadi Perhatian Utama
-
Sandi 'Tujuh Batang' dan Titah 'Satu Matahari' yang Menjerat Gubernur Riau dalam OTT KPK
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Rp231 M Dibakar, Komisi III DPR: Ini Kejahatan Terencana