Suara.com - Ketua Koordinator Pusat Eksponen Tri Karya Golkar Zainal Bintang mendapatkan kabar bahwa dalam waktu dekat akan ada 18 kader Golkar yang akan dipecat lantaran mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Ada 18 kader yang dipecat, sudah ditandatangani, tapi belum disampaikan," kata Zainal kepada suara.com, petang ini, Jumat (27/6/2014).
Menyikapi hal itu, Zainal mengatakan bahwa Eksponen Tri Karya Golkar telah mengadakan rapat untuk kemudian mengambil langkah hukum. Keluarga besar ormas pendiri Golkar ini membentuk Tim Advokasi dan Pencari Fakta untuk memperkarakan kebijakan pemecatan elite DPP yang dinilai tidak taat aturan main partai.
"Tim advokasi yang dibentuk Tri Karya ada 100 pengacara dengan Ketua Tim Advokasi Eksponen Tri Karya : Lawrence Siburian SH dari unsur Soksi," kata Wakil Dewan Pertimbangan Ormas MKGR ini.
Eksponen Tri Karya Golkar yang dipimpin Zainal Bintang akan memberikan perlawanan kepada rezim Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.
Sebelumnya, DPP telah memecat tiga kader muda, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita, Nusron Wahid, dan Poempida Hidayatullah, lantaran mereka mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Zainal mengatakan keputusan pemecatan semacam itu sama artinya tengah menghancurkan Golkar sebagai instrumen politik penopang kehidupan kebangsaan.
“Eksponen Tri Karya akan menggalang dukungan seluruh slagorde PG (Partai Golkar) untuk mendorong percepatan Munas alias Munaslub,” kata Zainal.
Tindakan pemecatan sejumlah kader oleh ARB yang marak belakangan ini, kata Zainal, harus dicegah. Tindakan pemecatan itu, katanya, sewenang-wenang dan menyalahi AD/ART.
Menurut Zainal memberhentikan seseorang sebagai anggota partai, apalagi tidak melalui tahapan-tahapan, seperti peringatan, adalah tindakan dzolim.
Tak semua kader Partai Golkar ikut menentang pemecatan kader yang tidak bersedia ikut partai dalam mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa. Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta Gandung Pardiman menilai keputusan tersebut sudah benar.
Kepada suara.com, Gandung mengatakan bahwa ketika seseorang memilih untuk berorganisasi, khususnya partai, maka kepentingan pribadi diserahkan kepada kepentingan partai. Artinya, ketika partai sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo-Hatta, maka semua kader harus ikut memperkuat.
“Orang awam dengan orang berorganisasi, kan beda. Berorganisasi itu sebagian hak pribadi diserahkan ke organisasi. Sedangkan kalau orang awam bisa suka-suka, gitu,” kata Gandung yang juga anggota Komisi V DPR RI.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Eks Menlu: Apa Saja Poin Krusial Arah Politik Luar Negeri di Istana?
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah