Suara.com - Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan memperjuangkan pencanangan Hari Santri Nasional yang rencananya akan diperingati setiap 1 Muharram. Hal tersebut disampaikannya langsung saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam di Banjarejo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur (Jatim).
Usulan pencanangan Hari Santri Nasional itu sendiri merupakan permintaan dari Ponpes Babussalam, yang disampaikan oleh pimpinan pondok, KH Thoriq Darwis.
"Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirahim, dengan ini saya mendukung 1 Muharram ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Pernyataan ini juga langsung saya tandatangani," kata Jokowi, di Ponpes Babussalam, Malang, Jatim, Jumat (27/6/2014) malam.
Menurut Jokowi, kondisi santri di Indonesia saat ini memang harus diperjuangkan, mengingat ponpes memegang peranan penting dalam pelaksanaan revolusi mental di Indonesia.
"Revolusi mental itu harus dilakukan. Sedangkan ponpes, saya pikir memegang peranan penting dalam revolusi mental. Ponpes itulah kunci utamanya. Makanya, saya menyanggupi permintaan penetapan Hari Santri Nasional itu," ujar Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta yang tengah cuti sementara ini menuturkan, peran penting tersebut dimiliki ponpes karena mata pelajaran yang diajarkan kepada murid-muridnya kebanyakan mengenai budi pekerti, serta sikap dan nilai-nilai luhur manusia.
"Di ponpes itu banyak sekali diajarkan mengenai akhlakul karimah, bahwa seorang manusia harus memiliki akhlak, budi pekerti dan mental yang baik, sehingga dapat menjalani kehidupan dengan baik dan benar," ungkap Jokowi.
Kunjungan Jokowi pada malam hari di ponpes tersebut diakhiri dengan penandatanganan surat perjanjian penyanggupan penetapan Hari Santri Nasional pada 1 Muharram. Penandatanganan ini disaksikan oleh tim kampanye Jokowi, serta segenap jajaran kiai dan ulama Ponpes Babussalam. (Antara)
Berita Terkait
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
5 Fakta Menarik M Qodari, Penggagas Jokowi 3 Periode Kini Jadi Kepala Staf Kepresidenan Prabowo
-
Sertijab Menpora, Dito Ariotedjo Mendadak Tanya Roy Suryo: Ijazah Erick Thohir Aman?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara