Suara.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana berpendapat bahwa munculnya hasil hitung cepat atau quick count yang berbeda pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 dapat menghancurkan independensi dan profesionalitas lembaga survei.
Bahkan, dia sudah memperkirakan sebelumnya, akan muncul hasil hitung cepat tandingan terhadap hasil hitung cepat dari lembaga survei yang kredibel.
Quick count tandingan akan dimunculkan sebagai tandingan atas hasil hitung cepat yang dimunculkan oleh lembaga survei kredibel," kata Ari menanggapi munculnya perbedaan hasil hitung cepat perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Jakarta, Rabu (9/7/2014).
Modus untuk menciptakan quick count tandingan, menurut dia, tampak jelas dari kasus tidak digunakannya hasil hitung cepat dari Political Tracking yang dipimpin Hanta Yudha.
"Lembaga survei dijadikan alat propaganda politik yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah metodologi," kata Ari.
Selain itu, menurut dia, upaya memunculkan rilis hitung cepat justru dipakai untuk merancang skenario menyesuaikan hasil real count dengan quick count.
"Inilah bahaya berikutnya ketika akan muncul fenomena vote trading yang berupaya memanipulasi hasil rekapitulasi suara, baik di tingkat desa maupun kecamatan," ujar Ari.
Kemarin, enam lembaga survei mengumumkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat, sedangkan empat lembaga survei lainnya menyatakan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Perkuat Stabilitas Indo-Pasifik, Prabowo dan PM Albanese Resmi Teken Traktat Keamanan Bersama
-
Update Terbaru: Ini Daftar Rumah Sakit yang Menampung 40 Korban Luka Akibat Gempa Pacitan di DIY
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Dinonaktifkan, PDIP: Keselamatan Rakyat Tak Boleh Dikalahkan Birokrasi!
-
Ingatkan Seluruh Kader Gerindra, Sugiono: Pejuang Politik Harus Bela Kaum Lemah dan Miskin
-
Terkuak! Cacahan Uang BI Awalnya Mau Dibuang ke Bantar Gebang
-
Gempa Pacitan Disebut Berada di Zona Megathrust, Pakar Tegaskan Tak Berdampak ke Sesar Opak di DIY
-
KPK Ungkap Tersangka dari Bea Cukai Sewa Safe House untuk Simpan Duit dan Barang
-
Wamensos Agus Jabo: Sekolah Rakyat Jadi Solusi Cegah Tragedi Siswa di Ngada NTT Terulang
-
Kemensos Bidik 400 Ribu Lansia dan Disabilitas Akan Dapat MBG
-
Santai Jelang Diperiksa Polisi, Haris Azhar: Klarifikasi Pandji Masih Tahap Ngobrol