Ketua MK: Quick Count Beda, Itu Normal

Suara.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyatakan perbedaan hasil hitung cepat (quick count) pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) 2014 dari berbagai lembaga survei adalah hal yang normal.

"Itu mungkin saja, dimanapun tak selalu sama tergantung pendekatan dan metodenya, ada yang ambil sampel 1.000 TPS dengan 3.000 TPS tentu mungkin bisa berbeda. Itu hal normal," kata Hamdan di Jakarta, Kamis, (10/7/2014)

Dia berharap sebaiknya lembaga survei ini membuat satu metode yang sama dan harus disepakati, sehingga tidak berbeda-beda hasilnya.

"Jumlah sampelnya harusnya disamakan juga, karena ini menyangkut negara," kata Hamdan.

Dengan perbedaan ini, lanjut Hamdan, akan membuat sadar masyarakat bahwa hasil quick count bukan hasil resmi dan tidak bisa dijadikan pegangan siapa pemenang hasil pilpres.

Sebanyak 11 lembaga survei, tujuh di antaranya mengungulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla, sedangkan empat diantaranya mengunggulkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Ketujuh lembaga itu adalah Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan Jokowi-JK memperoleh dukungan suara 52 persen dan Prabowo-Hatta 48 persen, Litbang Kompas menyebutkan Jokowi-JK 52,3 persen dan Prabowo-Hatta 47,6 persen, Saiful Mujani Research & Consulting Jokowi-JK 52,8 persen dan Prabowo-Hatta 47,2 persen, Indikator Politik Jokowi-JK 52,6 persen dan Prabowo-Hatta 47,3 persen.

Selanjutnya hitung cepat Radio Republik Indonesia RRI menyebut Jokowi-JK 52,5 persen dan Prabowo-Hatta 47,5 persen, Lingkaran Survei Indonesia Jokowi-JK 53,3 persen dan Prabowo-Hatta 46,7 persen, Populi Center juga mencatat kemenangan Jokowi - Jk 50,95 persen dengan 49,05 persen untuk Prabowo - Hatta.

Sedangkan lembaga yang mengunggulkan Prabowo - Hatta ada empat, yakni Puskaptis memberi perolehan suara 52,05 persen untuk Prabowo - Hatta sedangkan Jokowi - JK 47,95 persen. Kemudian Indonesia Research Center 51,11 persen berbanding, 48,89 persen, Lembaga Survei Nasional 50,56 berbanding 49,94 persen serta Jaringan Suara Indonesia 50,13 berbanding 49,87 persen. (Antara)