Suara.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengakui ada faktor kesalahan manusia dalam proses rekapitulasi pemungutan suara Pilpres.
Hadar yang ditemui wartawan di kantor KPU pusat di Jakarta, Senin (14/7/2014), mengatakan kesalahan yang kerap terjadi yaitu berkaitan dengan memasukkan data hasil penghitungan suara. Kendati demikian masyarakat jangan menuding ada kecurangan terlebih dahulu.
"Tapi jangan terlalu jauh kita menyimpulkan, mari kita lihat itu, terlepas kekeliruan karena apa," ujar Hadar.
Dia meyakini kalau kesalahan memasukkan data masih bisa diperbaiki setiap rekapitulasi naik ke jenjang yang lebih tinggi.
"Kuncinya adalah, jumlah yang hadir harus sama sesuai dengan surat suara yang dikeluarkan, harus sama dengan suara sah dan tidak sah," tambah Hadar.
Namun jika terjadi tidak kecocokan data, Hadar mengatakan akan menginstruksikan petugas untuk mencari kebenarannya.
"Kalau ada yang tidak kecocokan karena ada sesuatu yang di sana, petugas kami wajibkan untuk mencari tau kalau ada ketidak cocokan ini, dimana terjadinya, di TPS mana ini terjadinya," katanya meyakinkan.
Hadar juga mengharuskan semua petugas menulis laporan semua proses agar semua kekeliruan bisa diluruskan dengan merujuk pada formulis C1.
"Kalau memang sudah ditemukan jawabannya, harus ada berita acara, oh angka ini segitu dan bukan ini. Kemudian angka yang dimasukkan ke form rekap. Kalau di TPS adalah fom C1 dan lampiran," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri