Kodam Wirabuana Punya Data C1 Pilpres

Suara.com - Pangdam VII/Wirabuana Mayor Jenderal TNI Bachtiar menyatakan bahwa anak buahnya yang bertugas mengawal tempat pemungutan suara (TPS) juga memegang data C1.

"Yang pastinya kita di TNI itu harus netral dan itu harga mati bagi kita sebagai prajurit. Netralnya TNI itu kehendak rakyat dan kehendak negeri ini, jadi tidak ada alasan untuk tidak netral," katanya di Makassar, Senin (14/7/2014).

Dia mengatakan, adanya prajurit TNI yang memegang data C1, itu hanyalah salinan dan gambar hasil jepretan kamera karena data-data C1 itu diambil sebagai dokumen pribadi.

Dia mengaku jika dokumen berupa gambar maupun salinan C1 itu tidak untuk dijadikan pembanding atau bukan untuk kebutuhan pihak-pihak lain selain dari Kodam VII/Wirabuna.

Karena itu, pihaknya berjanji tidak akan menyebarkan salinan C1 itu kepada siapa pun kecuali jika dokumen itu dibutuhkan oleh negara sebagai alat bukti dan pembanding.

"Itu hanya dokumen untuk kita pegang dan bukan untuk siapa pun. Kita berharap semuanya berjalan lancar sampai ada penetapan dari KPU tetapi kalau suatu saat nanti dibutuhkan, maka kita siap," katanya.

Selain itu, Pangdam juga memerintahkan kepada seluruh prajuritnya untuk mengawal penghitungan hasil pemungutan suara demi mencegah adanya kecurangan, maupun sabotase dalam proses pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014.

"Kita tidak ingin ada sesuatu terjadi yang dapat mengganggu hasil penghitungan suara, makanya saya memberikan penekanan kepada semua prajurit untuk mengawal dengan ketat kotak-kotak suara itu," ujarnya.

Dia menyatakan, meski pelaksanaan pemungutan suara di Sulsel pada 9 Juli telah berjalan dengan kondusif, dia mengatakan proses pengamanan tidak boleh lengah.

Karena itu, dirinya tidak ingin ada sesuatu yang dapat mengganggu jalannya hasil penghitungan, makanya proses penghitungan dari tingkat PPS hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten, kota dan provinsi akan dijaga ketat.

"Sampai tanggal 18-19 Juli nanti penghitungan di KPU Sulsel diharapkan selesai dan prosesnya tinggal ke KPU pusat. Baru saat itu saya bisa bernafas lega," katanya. (Antara)