Suara.com - Deklarasi koalisi permanen yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih dinilai membingungkan masyarakat dan rancu. Koaisi ini merupakan kumpulan partai pendukung pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.
"Dua hal yang menarik untuk dianalisis sekarang ini. Pertama, terkait koalisi permanen dan kedua, kemungkinan bergabungnya Partai Golkar dengan koalisi partai pendukung pasangan Capres Jokowi-JK," kata pengamat politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Leo Agustino, Selasa (15/7/2014).
Ia menyebutkan setidaknya ada tiga hal yang harus dipahami dari deklarasi ini. Pertama, ketakutan pasangan Prabowo-Hatta atas kemungkinan pecahnya Koalisi Merah Putih apabila pasangan Jokowi-JK menang dalam Pilpres 2014.
Langkah deklarasi koalisi permanen ini dilakukan karena muncul tendensi Golkar dan PPP akan memindahkan dukungannya kepada Jokowi-JK.
Kedua, koalisi permanen merupakan metode lanjutan untuk menjaga kebersamaan seperti yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY pernah membuat koalisi permanen dalam bentuk Setgab Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan SBY.
Pembentukan Setgab ini juga dilatari oleh ketakutan atau ketidakpercayaan atas partai komponen koalisi. Oleh karena itu, menurut Leo diperlukan kesepakatan dalam bentuk koalisi permanen.
Ketiga, koalisi permanen dinilai rancu karena tidak sesuai dengan sistem presidensial. "Koalisi biasanya dilakukan dalam sistem parlementer. Mengapa ini terjadi? Ini karena kita memadumadankan sistem presidensial dengan multipartai yang berakibat pada kemungkinan terjadinya minority government dan politik transaksional," jelas Leo.
Mengenai beberapa kemungkinan bergabungnya Partai Golkar dengan koalisi pasangan Capres Jokowi-JK, Leo menilai sangat mungkin terjadi apabila hasil hitungan KPU pada 22 Juli yang akan datang menunjukkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang.
"Manakala yang terjadi adalah sebaliknya, maka Golkar akan terus bertahan dalam Koalisi Merah Putih," ujarnya.
Beralihnya dukungan Golkar pada pasangan Jokowi-JK bisa terjadi atas beberapa alasan. Pertama, jejak rekam Partai Golkar yang selalu berada di pemerintahan. Dalam arti kata lain, Golkar kurang berminat untuk menjadi partai oposisi, selain memang tidak pernah ada sejarah Golkar untuk beroposisi.
"Kedua, Golkar tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memperoleh kue kekuasaan. Oleh karena itu, pilihan yang strategis adalah mendukung pasangan Jokowi-JK," tuturnya.
Leo mengatakan, perpindahan dukungan Golkar tersebut akan menguntungkan koalisi partai pengusung Jokowi-JK, khususnya dalam konteks minority government yang kemungkinan terjadi apabila Golkar tidak bergabung. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan