Suara.com - Dalam real count internal, pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla mengungguli pasangan Prabowo Subianto - Jusuf Kalla di 24 provinsi.
"Di nasional kita menang 24 Provinsi dengan perolehan 53,46 persen dan Prabowo-Hatta 46,54 persen. Data ini bersumber dari suara C1 yang sudah mencapai 90 persen lebih total TPS di Indonesia," kata Ketua Tim Koordinasi Pengamanan Suara dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Djarot Syaiful Hidayat, Selasa (15/7/2014).
Djarot menjelaskan data yang masuk ke pusat tabulasi lewat dua jalur. Pertama melalui IT, SMS, internet, dan website, kemudian dikomparasi dengan data manual yang telah dihitung secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jalur kedua, jenis data yang sudah dikomparasi dihitung ulang secara manual berdasarkan C-1 (di TPS) dan DA-1 (Kecamatan) secara berjenjang.
Ketua Tim IT Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Enggartriasto Lukita, menambahkan data ini merupakan representasi dari formulir C-1 asli. Dengan data ini, kata dia, tidak akan terjadi penggelembungan suara dan perbedaan catatan.
"Kita merekam C-1 Plano dan kita punya rekaman C-1 Planonya," kata Enggar.
Selain itu, data ini masih bisa berubah, sebab masih ada laporan yang masuk. Dia menambahkan pusat tabulasi data bertempat di lantai empat kantor DPP Nasdem dengan jumlah tenaga IT sebanyak 40 orang yang bekerja dibagi dua shift. Tiap menit, 50.000 data bisa digarap oleh mereka.
Berikut ini rincian data suara untuk Jokowi-JK dalam persentase:
1. Bali: (Prabowo-Hatta) 28,64 dan (Jokowi-JK) 71,36
2. Bengkulu: 45,33 v 54,67
3. DIY: 44,17 v 55,83
4. DKI: 46,54 v 53,46
5. Jambi: 49,20 v 50,80
6. Jateng: 33,37 v 66,63
7. Jatim: 46,95 v 53,05
8. Kalbar: 39,86 v 60,14
9. Kalsel: 49,95 v 50,05
10. Kalteng: 41,44 v 58,56
11. Kaltim: 36,69 v 63,31
12. Bangka Belitung: 32,86 v 67,14
13. Kepri: 41,50 v 58,50
14. Lampung: 47,38 v 52,62
15. Maluku: 47,79 v 52,21
16. Papua: 29,95 v 70,05
17. Papua Barat: 40,97 v 59,03
18. Riau: 49,97 v 50,03
19. Sulbar: 26,70 v 73,30
20. Sulsel: 27,29 v 72,71
21. Sulteng: 45,82 v 54,18
22. Sulut: 46,00 v 54,00
23. Sumut: 44,82 v 55,18
24. NTT: 33,93 v 66,07
Sedangkan berikut adalah provinsi yang dimenangi oleh Prabowo-Hatta dalam hitungan persentase:
1. Aceh: 55,45 v 44,05
2. Banten: 57,00 v 43,00
3. Gorontalo: 63,04 v 36,96
4. Jabar: 59,09 v 40,91
5. Maluku Utara: 54,00 v 46,00
6. NTB: 71,95 v 28,05
7. Sultra: 55,90 v 44,10
8. Sumbar: 74,97 v 25,03
9. Sumsel: 51,27 v 48,73
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Duka Longsor Cilacap: 16 Nyawa Melayang, BNPB Akui Peringatan Dini Bencana Masih Rapuh
-
Misteri Kematian Brigadir Esco: Istri Jadi Tersangka, Benarkah Ada Perwira 'W' Terlibat?
-
Semangat Hari Pahlawan, PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat di Konawe Sulawesi Tenggara
-
Diduga Rusak Segel KPK, 3 Pramusaji Rumah Dinas Gubernur Riau Diperiksa
-
Stafsus BGN Tak Khawatir Anaknya Keracunan karena Ikut Dapat MBG: Alhamdulillah Aman
-
Heboh Tuduhan Ijazah Palsu Hakim MK Arsul Sani, MKD DPR Disebut Bakal Turun Tangan
-
Pemkab Jember Kebut Perbaikan Jalan di Ratusan Titik, Target Rampung Akhir 2025
-
Kejagung Geledah Sejumlah Rumah Petinggi Ditjen Pajak, Usut Dugaan Suap Tax Amnesty
-
Kepala BGN Soal Pernyataan Waka DPR: Program MBG Haram Tanpa Tenaga Paham Gizi
-
Muhammad Rullyandi Sebut Polri Harus Lepas dari Politik Praktis, Menuju Paradigma Baru!