Suara.com - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok memberikan sinyal partainya bisa masuk ke koalisi partai pendukung Joko Widodo - Jusuf Kalla bila tanggal 22 Juli 2014 dinyatakan memenangkan pemilu presiden.
"Kalau Demokrat, sih tidak bermasalah (gabung). Tapi, kami tidak akan minta-minta (jabatan). Demokrat di luar pemerintahan juga tidak apa-apa," kata Mubarok kepada suara.com, Rabu (16/7/2014). "Namanya gelombang, pastinya ada yang ikut atau kebawa."
Partai Demokrat merupakan anggota koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang telah melakukan deklarasi koalisi permanen di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, beberapa hari yang lalu.
Diminta menanggapi tentang berbagai analisa yang menyebutkan koalisi permanen akan bubar di tengah jalan, Mubarok mengatakan bahwa manuver politik semacam itu sudah biasa terjadi.
"Biasa itu, geser-geser," katanya. "Nanti kita lihat, belum pernah ada koalisi kompak," katanya.
Menurut Mubarok, pada umumnya partai di Indonesia ideologinya kepentingan, pragmatis, dan oportunis.
"Oleh karena itu tidak pernah ada koalisi permanen. Koalisi kompak dan permanen itu belum pernah ada (di Indonesia)," katanya.
Mubarok mengajak semua pihak untuk menunggu pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilpres tanggal 22 nanti.
"Keadaan yang sebenarnya akan terlihat setelah itu," katanya.
Koalisi permanen di DPR yang beranggotakan partai pendukung Prabowo-Hatta terdiri dari Partai Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, dan Demokrat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'