Suara.com - Pengamat informasi teknologi Marsudi Wahyu Kisworo menyebutkan sejumlah kesalahan yang dilakukan lembaga survei yang merilis hasil hitung cepat (quick count) dalam Pilpres 2014.
Dari segi teknis, Rektor Perbanas itu menerangkan adanya kesalahan penulisan margin of error yang hanya 1 persen dalam setiap hasil hitung cepat. Padahal, seharusnya margin of error 1 persen ditujukan untuk 10.000 - 15.000 sampel, bukan 2.000 atau 4.000 sampel. Hitungan ini keluar bila sampel utama atau total TPS di Indonesia mencapai ratusan ribu.
"Kalau sampelnya 2.000 margin of error - nya 2,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen," kata Marsudi dalam diskusi Menyoal Quick Count sebagai Kejahatan Demokrasi di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Rabu (16/7/2014).
Adhie menambahkan bila sampel 2.000-4.000 tadi, dan perhitungan margin of error yang benar, yaitu 2,8. Dengan begitu, kalau hasilnya selisih di bawah 5,6 persen belum bisa disimpulkan siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Tapi, dia tidak mau mengatakan adanya manipulasi dari metode statistik yang digunakan lembaga survei itu.
"Tapi orang kan bisa menduga-duga, kalau margin of error - nya nggak benar, jangan-jangan hasilnya juga nggak benar. Praduga-praduga aja," tuturnya.
Selain masalah teknis, Marsudi juga melihat adanya kendala non-teknis yang mengakibatkan kesalahan. Di antaranya, ketika melibatkan ratusan petugas untuk mengambil data ke lapangan.
"Ketika mereka turun ke lapangan, kadang-kadang ada saja petugas yang nakal, misalnya males cari yang jauh. Atau, kedua dia punya prevensi calon nomor sekian, dia nyari sampel TPS yang basis nomor itu," katanya.
Atau, kesalahan ketiga non teknis lainnya, yaitu data yang diambil ketika penghitungannya belum tuntas karena beban petugas.
"Misalnya data penghitungan belum selesai, dia kemudian ingin ambil data di TPS lain, dia nggak mau nunggu dan datanya asal saja," kata dia.
"Jadi dengan kesalahan-kesalahan ini bisa juga menimbulkan kesimpulan yang salah," ia menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK