Suara.com - Mahkamah Konstitusi akan menyiarkan langsung sidang gugatan pemilu presiden yang diajukan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar mengatakan, sidang pleno tersebut disiarkan melalui video conference ke-42 Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.
Menurut Janedjri, siaran langsung sidang pleno gugatan pemilu presiden itu dimulai pada 6 Agustus nanti yang merupakan sidang pertama hingga sidang keputusan pada 21 Agustus nanti. Siaran langsung ini merupakan komitmen Mahkamah Konstitusi dalam melakukan transparansi.
“Jadi jumlah provinsi kita kan ada 34 sedangkan siaran langsung ini ke-42 Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Di Aceh bisa disaksikan di Universitas Syahkuala, di Jakarta di Universitas Indonesia, di Jawa Tengah di Universitas Diponegoro, di Yogyakarta di UGM, di Jawa Timur di Universitas Airlangga, di Maluku di Universitas Pattimura dan di Papua di Universitas Cendrawasih serta masih banyak lagi. Jadi, masyarakat yang tidak bisa langsung datang ke gedung MK bisa menyaksikan langsung sidang gugatan pemilu presiden ini,” kata Janedjri ketika dihubungi suara.com melalui sambungan telepon, Sabtu (26/7/2014).
Janedjri menambahkan, masyarakat yang tinggal di Jakarta juga diperbolehkan untuk datang ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk melihat langsung jalannya persidangan. Kata dia, sesuai aturan sidang pleno MK sifatnya terbuka dan boleh disaksikan oleh siapa saja.
Capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendaftarkan gugatan pemilihan umum presiden ke Mahkamah Konstitusi, pada Jumat (25/7/2014) malam. Mereka mengklaim telah terjadi kecurangan di 52.000 TPS di seluruh Indonesia yang melibatkan 21 juta suara.
Pada 22 Juli lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara 53,15%. Sementara pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 46,85% suara.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah
-
Penjaringan Ketua DPC PDIP Brebes Dinilai Tak Transparan, Pencalonan Cahrudin Sengaja Dijegal?
-
Bikin Riuh, Dito Ariotedjo Tiba-Tiba Tanya Ijazah Erick Thohir ke Roy Suryo
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi