Suara.com - Ketua Asosiasi Kabupaten Tertinggal se-Indonesia Mulyadi Jayabaya mengatakan pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla harus mampu membawa kemajuan bagi daerah tertinggal guna mendukung proses percepatan pembangunan.
"Kami minta pemerintahan Jokowi-JK dapat memperhatikan kabupaten tertinggal menjadi daerah maju dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya, Rabu (30/7/2014).
Ia mengatakan saat ini jumlah anggota Askati tercatat 183 kabupaten yang masuk kategori tertinggal sehingga perlu mendapat perhatian presiden terpilih periode 2014-2019.
Sejauh ini, menurut dia, pembangunan daerah tertinggal melalui pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cukup bagus dan perlu dilanjutkan.
Dari 183 kabupaten tersebut, kata dia, sebagian besar daerah tertinggal berada di wilayah Indonesia bagian timur.
"Kami terus memperjuangkan kabupaten tertinggal mendapatkan dana sebesar Rp100 miliar per tahun agar menjadi daerah maju," katanya.
Ia juga mengatakan pemerintahan Jokowi-JK harus peduli memperhatikan program pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.
Program tersebut, dinilainya, termasuk janji Jokowi-JK sebagaimana yang diungkapkan melalui debat misi dan visi capres dan cawapres yang ditayangkan televisi beberapa waktu lalu.
"Saya kira Jokowi-JK harus komitmen membangun ketiga program tersebut guna mendorong kesejahteraan rakyat," katanya.
Menurut dia, percepatan pembangunan di daerah tertinggal sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Askati terus berjuang membantu program pemerintah.
Daerah tertinggal diprioritaskan akses pembangunan sarana pendidikan, infrastruktur jalan, listrik, air bersih, pelayanan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.
"Bila akses pembangunan itu terpenuhi dengan baik, tidak akan disebut lagi sebagai daerah tertinggal," ujarnya.
Jayabaya juga meminta masyarakat mendukung dan menerima Jokowi sebagai Presiden RI ke-7 karena Jokowi merupakan pilihan rakyat.
Jokowi yang berpasangan dengan JK ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Perolehan suara pasangan Jokowi-JK meraih 53,15 persen atau 70.997.833 suara, sedangkan Prabowo-Hatta 46,85 persen atau 62.576.833 suara.
Menyinggung soal adanya gugatan dari Prabowo-Hatta, Jayabaya mengemukakan, sah-sah saja mereka mengajukan gugatan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi karena hal itu dilindungi perundang-undangan.
Namun, Jayabaya berharap Prabowo-Hatta legowo dan menerima kekalahan pemilihan presiden itu tanpa memecah belah bangsa.
"Kami berharap kemenangan Jokowi-JK itu dapat membawa kehidupan yang lebih baik dan sejahtera," katanya menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Klaim Mobilnya Dipasang Alat Pelacak, Tiyo Ardianto Dikuliti Netizen: Beasiswa KIP, Mobil Fortuner?
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri
-
Sopir Truk Penabrak Tokoh Pramuka Herman Resmi Jadi Tersangka, Ini Pengakuannya
-
Disemprot Doktor Ekonomi, Kritik Rieke 'Oneng' Soal Anggaran KemenHAM Dinilai Asal Bunyi
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa