PDI Perjuangan: Dokumen Wikileaks Bohong!

Suara.com - PDI Perjuangan mengklarifikasi dokumen rahasia yang dibocorkan Wikileaks yang menyebutkan adanya dugaan korupsi yang dilakukan Megawati Soekarnoputri dalam proyek pencetakan uang di Australia ketika masih menjabat sebagai Presiden RI.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, dokumen Wikileaks tersebut bohong dan sama sekali tidak mempunyai dasar apa pun. Kata dia, pada 1999 Megawati Soekarnoputri belum menjadi Presiden sehingga tidak mungkin terlibat dalam proyek pencetakan uang di Australia.

“Kiita kan tidak bisa menjadikan dokumen rahasia yang dibocorkan Wikileaks itu sebagai sumber yang sahih. Kita harus melihat terlebih dahulu substansinya. Pada waktu itu proyek percetakan uang dilakukan di Australia, Ibu Megawati belum menjadi Presiden, jadi bagaimana mungkin Ibu Mega dituding terlibat korupsi proyek tersebut,” kata Hasto kepada suara.com melalui sambungan telepon, Kamis (31/7/2014).

Pada 29 Juli 2014 lalu, situs Wikileaks menginformasikan adanya perintah dari Pemerintah Australia agar tidak mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan para pemimpin di Asia dengan anak perusahaan RBA Securities dan Note Printing Australia. Perintah itu dikeluarkan untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia.

Ada 17 orang yang disebut Wikileaks terlibat kasus itu di antaranya: Perdana Menteri Malaysia atau mantannya, Presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri, dan 14 pejabat senior lainnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah Australia menjelaskan informasi yang dikeluarkan Wikileaks terkait sinyalemen adanya perintah mencegah penyidikan atas dugaan korupsi sejumlah pejabat di negara Asia.

“Berita yang dikeluarkan oleh Wikileaks sesuatu yang menyakitkan, saya mengikuti apa yang dilaksanakan Australia, Menlu laporkan pada saya setelah komunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Duta besar Australia,” kata Presiden dalam keterangan pers di kediaman pribadi Puri Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014) siang.

SBY mengatakan, penjelasan itu penting karena dari informasi yang dikeluarkan oleh Wikileaks dan kemudian diberitakan oleh salah satu situs berita di Indonesia disebutkan ada 17 nama pejabat senior di negara Asia yang dikatakan dilindungi oleh sebuah perintah khusus dari pemerintah Australia agar jangan ada penyelidikan yang dikhawatirkan bisa menganggu hubungan Australia dengan negara-negara tersebut.

“Dari beberapa tokoh itu nama SBY dan Megawati ikut disebut Wikileaks pada berita 29 juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar, termasuk melibatkan keluarga dan pejabat senior masing-masing negara,” kata Presiden.