Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berjanji akan membantu Presiden dan Wakil Presiden baru.
Menurut Jokowi, , banyak masalah belum terselesaikan. Dukungan Susilo Bambang Yudhoyono penting seperti memberitahu mana masalah yang baru, sedang dan sudah diselesaikan, sehingga pemerintah selanjutnya bisa menyelesaikannya.
"Ini untuk memuluskan jalannya transisi," katanya.
Saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2015 di depan sidang DPR RI, SBY juga menyebutkan bahwa RAPBN ini disiapkan oleh pemerintahnya, tetapi nantinya dijalankan oleh pemerintahan baru di bawah pasangan presiden terpilih.
Ini artinya, kata Jokowi, Presiden SBY siap membantunya dalam menyusun pondasi pemerintahan ke depan melalui proses transisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Model transisi seperti ini sangat bagus. Tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga di pergantian gubernur, wali kota atau bupati, sebab pemimpin yang baru saja terpilih seringkali tak dapat langsung tancap gas melaksanakan program andalan, karena tak diikut-sertakan ke dalam pembahasan APBN atau APBD,” kata Jokowi.
Jokowi mengistilahkan kondisi kepemimpinan yang baru seperti itu sebagai "CNN" atau "cuma nengak-nengok". Karena itu harus ada proses transisi sehingga pejabat yang baru ini bisa langsung bekerja, bukan hanya nengak-nengok.
Orang nomor satu di balaikota Jakarta ini mengaku, kondisi itu pernah dialami dirinya ketika menjadi wali kota Surakarta dan gubernur DKI Jakarta untuk yang pertama kali. Dirinya terpaksa menjalankan rancangan program pemimpin sebelumnya sampai bisa memasukkan program andalannya di dalam pembahasan anggaran perubahan di akhir tahun.
Oleh karena itu, dia ingin keberadaan tim transisi Jokowi-Jusuf Kalla menjadi 'trend' baru di dunia politik Indonesia. Untuk itulah Jokowi membentuk tim transisi yang bertugas mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, termasuk struktur kabinet. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas