Suara.com - Para pimpinan dan tokoh lintas agama menggelar konferensi pers dalam rangka mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.
Mereka mengimbau masyarakat untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kisruh pemilihan presiden dan wakil presiden.
"Keputusan MK yang merupakan lembaga penegak, pengawal konstitusi bersifat final dan mengikat. Konstitusionalisme seperti ini yang harus kita tegakkan dalam berbangsa dan bernegara," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Din mengatakan, karena itu putusan MK tentang sengketa pilpres perlu diterima dengan penuh tawakal kepada Allah SWT karena bagaimanapun kekuasaan itu milik Allah dan bersumber dari Allah SWT dan diberikan kepada yang dikehendakinya.
"Dalam kekuasaan itu ada dimensi ilahi disinilah perlunya umat Islam untuk mematuhinya. Karena itulah setelah ini kita bangun Indonesia menuju bangsa yang maju, adil, makmur dan berdulat," ujarnya.
Dalam acara itu turut hadir Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Rusli Tan, Uung Sendana dari Matakin, Ketua Umum Pengurus Besar Alwasliyah Uswar Yusuf.
Ketua Persekutuan Gereja-gereja di seluruh Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe, Ketua Parisada Hindu Dharma Nyoman Udayana dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mukti. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD