Aburizal Bakrie: Dua Isu Besar, Munas dan Koalisi Merah Putih

Suara.com - Terdapat dua isu yang hangat beredar di partai berlambang pohon beringin tersebut. Hal itu dikatakan Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

"Kedua isu tersebut adalah Munas dan Koalisasi Merah Putih," kata ARB dalam silaturahmi dan pembekalan kader Golkar terpilih dari Indonesia Timur 26-27 Agustus di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (27/8/2014).

ARB mengatakan, isu munas yang berhembus belakangan di tubuh partai Golkar tersebut, diyakini ada yang menghembuskanya, sehingga perlu melakukan penegasan terhadap aturan partai.

Menurut ARB, waktu pelaksanaan munas tersebut adalah pada 2015, sesuai dengan keputusan pada 2009, saat Jusuf Kalla menjabat sebagai ketua umum Golkar, dan Fadel Muhammad menjadi pelaksanan Munas.

"Maka siapapun yang menjadi ketua umum, wajib melaksanakan keputusan tersebut yakni menggelar munas pada 2015, sesuai dengan keputusan bersama sebelumnya," katanya.

Kemudian isu kedua adalah koalisi merah putih yang dibangun bersama dengan sejumlah partai, saat pemilihan presiden waktu lalu, dengan sejumlah tujuan yang terutama untuk kepentingan nasional.

ARB menegaskan, Golkar yang mengusulkan agar koalisi merah putih dipermanenkan, dengan tujuan agar siapapun yang akan menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan yakni presiden baik Prabowo maupun Joko Widodo, tidak akan terlalu pusing saat bernegosiasi dengan banyak orang.

"Karena di parlemen itu ada banyak keterwakilan partai, jadi akan banyak yang harus ditemui, tetapi jika hanya ada koalisi permanen maka tidak akan banyak orang yang ditemui untuk negosiasi cukup dua atau tiga orang saja," katanya.

ARB juga mengatakan, yang harus diingat koalisasi merah putih itu punya mukadimah yang tegas dan harus didukung semua kader Golkar, sebab ada empat prinsip yang dipegang yakni menjaga pancasila, menjamin hak warga negara, bhineka tunggal ika dan check and balances.

Untuk itu, ARB minta semua kader Golkar dalam koalisasi itu bukan menjadi oposisi dan menentang semua kebijakan pemerintah walaupun pro rakyat, tetapi harus dilihat jika memang program itu baik untuk masyarakat maka harus didukung.