Suara.com - Indonesia dan Australia menyepakati kerja sama intelijen dalam kerangka kerja sama keamanan atau Traktat Lombok di Nusa Dua Bali, Kamis (28/8/2014).
Kesepakatan kerja sama intelijen itu ditandatangani Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dalam satu kesepahaman bersama yang berisi dua butir kesepahaman.
Butir pertama, yaitu kedua negara tidak akan menggunakan setiap intelijen mereka, termasuk kapasitas penyadapan, atau sumber-sumber daya lainnya dengan cara-cara yang dapat merugikan kepentingan dari kedua negara.
Butir kedua, yaitu kedua negara akan mendorong kerja sama intelijen antara lembaga-lembaga dan badan-badan yang relevan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing.
"Ini adalah suatu kesepakatan yang sangat penting sebagai dua negara yang memiliki hubungan mitra strategis. Kita tidak dapat melihat atau membiarkan tindakan-tindakan penyadapan seperti yang mungkin terjadi pada masa lalu," kata Marty.
Marty mengatakan bahwa tata perilaku pelaksanaan perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang Traktat Lombok itu akan menempatkan hubungan kedua negara, termasuk kerja sama intelijen, ke hubungan yang positif.
"Pemulihan kembali komunikasi angkatan bersenjata kedua negara sebagaimana sediakala," ujar Marty.
Sementara itu, Bishop mengatakan bahwa tata perilaku pelaksanaan perjanjian Traktat Lombok itu merupakan instrumen yang memperkuat rasa hormat mendalam untuk setiap kedaulatan dan integritas wilayah pihak lain.
"Kami berdua percaya kerja sama intelijen yang kuat merupakan aspek penting untuk kedua negara dan merupakan cara paling efektif untuk mengalahkan pihak lain yang akan mengancam orang Australia ataupun orang Indonesia," ujar Bishop.
Para menteri luar negeri ataupun kepala badan intelijen masing-masing negara akan mengadakan pertemuan-pertemuan tahunan sebagai tindak lanjut atas tata perilaku pelaksanaan perjanjian Traktat Lombok.
Pertemuan-pertemuan itu, menurut Bishop, berarti penting untuk menghadapi tantangan-tantangan keamanan di masing-masing negara, regional, dan dunia.
"Termasuk ancaman dari kelompok radikal di negara mereka ketika kembali dari daerah konflik di Timur Tengah, Suriah, dan Irak," kata Bishop. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang
-
Klaim Perdamaian Baru Versi Trump: Iran Setuju, Hormuz Dibuka, Nuklir Dibatasi
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema