Suara.com - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menggagalkan keberangkatan 500 calon TKI ilegal ke Malaysia dari Pelabuhan Internasional Batam Centre, Kota Batam, Kepulauan Riau.
"Sejak Rabu (27/8/2014) kami sudah melakukan penangkapan sejumlah TKI dari berbagai daerah yang hendak bekerja ke Malaysia. Mereka bermodalkan paspor saja," kata Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur di Batam, Jumat (29/8/2014).
Ia mengatakan, operasi untuk mengurangi jumlah TKI keluar negeri melalui Pelabuhan Internasional Hang Nadim Batam yang menjadi salah satu pintu keluar utama TKI ilegal dari Indonesia.
"Calon TKI ilegal tersebut berasal dari hampir seluruh wilayah Indonesia. Yang tidak ada hanya dari Papua saja," kata dia.
Ia mengatakan, Batam dan Tanjungpinang yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura ditengarai menjadi pintu utama keluarnya TKI ilegal dengan memanfaatkan status bebas visa.
"Rata-rata dari berbagai daerah mereka dibawa oleh calo ke Batam. Selanjutnya mereka masuk ke negara tujuan dari Pelabuhan Internasional Batam Centre," kata Mansyur.
Mansyur mengatakan, calon TKI ilegal yang tertangkap dikembalikan ke PT dan perusaahaan penyalur lain untuk melengkapi berkas-berkas jika benar ingin bekerja diluar negeri.
"Mereka harus mengurus semua persyaratan hingga mendapatkan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan kontrak kerja agar mendapatkan perlindungan dan diberikan hak-hak sesuai kontrak," kata dia.
Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, kata dia, akan diizinkan untuk bekerja di luar negeri.
"Memang saat ini adanya peraturan bebas visa di ASEAN membuat pengawasan sulit. Karena bermodal paspor saja sudah bisa keluar negeri," kata Mansyur.
Ia mengatakan, petugas di pelabuhan harus jeli memilih calon TKI ilegal atau warga negara yang hendak melancong keluar negeri.
"Kami akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi banyaknya calon TKI ilegal yang hendak bekerja keluar negeri," kata dia. (Antara)
Tag
Berita Terkait
-
PPLN Ungkap Penyebab DPK di Jeddah Membeludak Saat Pencoblosan Pemilu 2024
-
Minim Niat Pemilih hingga Status TKI Ilegal Jadi Penyebab DPK di Jeddah Lebih Banyak dari DPT
-
6 Fakta Rumah Milik Perwira Polri di Lampung Jadi Tempat Penampungan Calon PMI Ilegal
-
DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pemberian Visa bagi WNI
-
Polisi Gagalkan Pengiriman TKI Ilegal ke Kamboja
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan