Suara.com - Anggota Komisi VII DPR Effendi M Simbolon dari Fraksi PDIP mengatakan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan warisan masalah anggaran dari pemerintahan sekarang.
"Ada masalah dalam anggaran pemerintah saat ini yang membebani Jokowi-JK kelak," kata Effendi di Jakarta, Sabtu (30/8/2014).
Dia mengatakan Jokowi-JK memahami permasalahan penyesuaian harga BBM bersubsidi, dan ada kemungkinan kebijakan penaikkan itu ditempuh untuk mengurangi beban anggaran negara.
Lebih lanjut, dia menginginkan kerja sama dari setiap pihak agar dapat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya yang pro-terhadap rakyat.
Effendi mengatakan pihaknya akan terus mengkaji alternatif lain demi menghindari penaikkan harga BBM bersubsidi. Salah satunya dengan menganalisis RAPBN 2015 yang berisi berbagai rencana anggaran negara.
"Kami terus mengkaji apabila ada alternatif lain. Perlu ada koreksi APBN menuju pro terhadap kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
Sementara itu, dia juga menyoroti pentingnya keterbukaan Pertamina yang diyakininya memiliki pengaruh besar dalam lifting minyak. "Kami inginkan adanya keterbukaan dari Pertamina," kata dia.
Menurut Effendi, selama dirinya menjadi birokrat parlemen selama sepuluh tahun terakhir pihaknya tidak tidak pernah menemukan hasil audit keuangan dalam pengelolaan sumber energi dari Pertamina.
"Selama di DPR saya belum melihat audit Pertamina terkait pengelolaan sumber energi." "Kita menuju pada perbaikan kesejahteraan rakyat. Segalanya harus jelas tidak berbungkus pada sesuatu dalam suasana tertutup tapi terbuka. Kita harus lakukan koreksi," tukas dia.
Sementara itu, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menguatkan pendapatan masyarakat miskin apabila harus menaikkan BBM.
"Setiap kenaikan BBM sebesar Rp500, pemerintah harus memberikan penguatan pendapatan masyarakat sebesar Rp125.000," kata dia.
Menurut dia, banyak dampak negatif bagi orang miskin akibat kenaikkan BBM. Penyesuaian harga bahan bakar fosil dipastikan akan membuat harga sembako merangkak naik, sehingga orang miskin semakin terpukul secara ekonomi. (Antara)
Berita Terkait
-
Harga BBM Terancam Naik dan Ganggu Distribusi Obat, Dampak Geopolitik Memanas
-
Gus Miftah Puji Diplomasi Prabowo di Tengah Panas Selat Hormuz: Makanya BBM Tidak Naik!
-
Anggaran Subsidi Energi Terus Bengkak, Insentif EV Perlu Diberlakukan Lagi?
-
Lobi Prabowo ke Putin Berhasil Amankan Pasokan BBM, Eddy Soeparno: Indonesia Masuk Zona Aman
-
5 Fakta Bahlil Borong Minyak Rusia untuk Indonesia, Sinyal Harga BBM Turun?
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
Pilihan
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
Terkini
-
Berani! Anggota DPR Polandia Pamer Bendera Israel Bergambar Nazi di Sidang Parlemen
-
Menaker Dorong Balai K3 Perkuat Pencegahan, Tekan Angka Kecelakaan Kerja
-
Dalih Akses Sulit, Pasukan Oranye di Matraman Sapu Sampah ke Sungai: Langsung Kena SP1
-
Bela Donald Trump, Ketua DPR AS Sebut Paus Leo XIV Harusnya Siap Dikomentari
-
PM Armenia Pamer Kedeketan dengan Rusia, Komunikasi Sangat Intensif
-
Janji Xi Jinping kepada Trump: Pastikan Tak Ada Pasokan Senjata China untuk Iran
-
Rusia Bela Hak Nuklir Iran, Lavrov Sebut Pengayaan Uranium untuk Tujuan Damai
-
Kisah Siswa Pulau Batang Dua Tempuh Ujian Kelulusan di Tenda Pengungsian
-
ILUNI UI Soroti Risiko Hukum di Balik Transformasi BUMN: Era Baru, Tantangan Baru
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen