Suara.com - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono yang dinilai morat-marit akibat tidak ada kepemimpinan yang tegas.
"Pemerintahan yang morat-marit, ini semua timbul karena tidak ada kepemimpinan yang tegas oleh seorang presiden yang bernama SBY," kata Bambang di acara diskusi dan launching buku terbarunya berjudul 'Indonesia Gawat Darurat' di Airman Lounge, Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Minggu (31/8/2014).
Menurut Bambang, SBY selaku presiden tidak pernah memerintah untuk mencari solusi membangun bangsa.
"Jadi pemerintah tidak pernah memerintah yang menjadikan bangsa ini tidak karuan," tambah Bambang.
Joko Widodo dan Jusuf Kalla selaku presiden dan wakil presiden terpilih dalam memimpin Indonesia priode 2014-2019 harus segera memerintah dan berani bertindak, dan harus berani memerintah dan bersikap tegas.
"Saya berharap Jokowi tidak hanya menaruh tangan di dada mengungkapkan rasa prihatin dan menghimbau tapi dia harus memerintah dengan tunjuk tangan, mengepalkan kalau ada penyimpangan. Dan nanti kita harapkan Jokowi presiden yang memerintah, memberikan hukuman yang tegas bagi anak buahnya yang melanggar," Bambang mengharapkan.
Bambang selaku anggota DPR Komisi III memang sengaja meluncurkan buku yang isinya keritakan dan rapor merah pemerintahan SBY.
"Memang ini rapor merah Pemerintahan SBY, karena tugas saya anggota DPR dan kewajiban di sektor pengawasan maka tidak ada pujian dalam buku ini yang ada malah kritikan yaitu rapor merah," tutup Bambang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan
-
Fakta Miris Daycare di Indonesia: 44 Persen Ilegal dan Mayoritas Pengasuh Tak Tersertifikasi
-
Lagi, KPK Periksa Dua Bos Travel Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Pemerintah Klaim Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Ganggu UMKM
-
Buntut Kekerasan di Yogyakarta, DPR Desak Evaluasi Total Daycare: Harus Ada Screening Digital
-
Kementerian HAM Kecam Keras Kasus Daycare Yogya: Masuk Kategori Pelanggaran Berat
-
Isu Reshuffle Menguat, Qodari: Sepenuhnya Hak Presiden Prabowo
-
Kondisi Membaik, Anggota TNI Korban Penganiayaan di Stasiun Depok Baru Ternyata Dinas di Kemhan
-
KemenPPPA Sebut Lonjakan Daycare di Indonesia Tak Diiringi Standar dan Legalitas