Suara.com - Tubagus Sukatma, pengacara terdakwa kasus suap Pilkada Lebak Banten di MK, Ratu Atut Chosiyah, optimistis banding yang diajukan atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor empat tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan kepada kliennya, akan membuahkan hasil.
"Tidak ada fakta di sidang ini yang menyatakan klien kami bersalah. Karena itu pada saat banding nanti kami masih optimis, bahwa kita akan berhasil. Kami tidak mau berandai-andai kita hanya upayakan saja, kita yakin ya," kata Tubagus Sukatma sesaat setelah sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014).
Menurutnya, Majelis Hakim tidak sepenuhnya mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Selain itu, faktor perbedaan pendapat (dissenting opinion) para hakim juga menjadi salah satu faktor adanya perbedaan penilaian para hakim dalam memutuskan perkara Atut.
"Marilah kita gunakan fakta-fakta hukum dalam persidangan, kami menilai putusan majelis hakim ini tidak sepenuhnya menggunakan itu, masih menggunakan asumsi dan opini. Selain itu, perbedaan pendapat para hakim juga sudah membuktikan hal tersebut, dimana yang satu ingin membebaskan dengan berlandaskan fakta-fakta persidangan, tetapi yang lainnya tidak," kata Sukatma dengan nada emosional.
Vonis tersebut sesungguhnya lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, penguasa Banten itu dituntut jaksa dengan 10 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan. Atut dinilai terbukti menyuap Akil Mochtar.
Jaksa menilai Atut terbukti bersama Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan memberi duit Rp1 miliar kepada Akil Mochtar dengan tujuan untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan calon bupati/wakil bupati Amir Hamzah-Kasmin tahun 2013.
Atut terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Karena itu, dia menilai keputusan majelis hakim tidak mencerminkan keadilan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
PDIP Ambil Posisi Penyeimbang, Pengamat Ingatkan Risiko Hanya Jadi Pengkritik
-
Gaji ASN Gorontalo Macet di Awal 2026, Ini Fakta-faktanya
-
Viral Ratusan Ton Bantuan Korban Banjir Bireuen Ternyata Menumpuk Rapi di Gudang BPBD!
-
Wajahnya Terekam Jelas! Begal Payudara Sasar Pelajar SMP di Jakbar, Korban Sampai Trauma
-
Dewas KPK Nyatakan Istri Tersangka Kasus K3 Bersalah, Dihukum Minta Maaf Secara Terbuka
-
Waspada! Ini 9 Daerah Rawan dan Langganan Banjir di Jakarta
-
Update Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ketinggian Air di Bawah 50 Cm
-
Pilkada Langsung vs Lewat DPRD: PKS Masih Kaji, Ajak Semua Pihak Bahas dengan Kepala Dingin
-
Belum Masuk Prolegnas, Komisi II DPR Sebut Wacana Pilkada Lewat DPRD Belum Dibahas
-
KUHP dan KUHAP Mulai Berlaku, Puan Maharani: Momen Bersejarah untuk Indonesia