Suara.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan usul Pilkada langsung hanya dilakukan untuk satu putaran saja. Salah satu syaratnya, yakni menaikkan ambang batas suara partai calon di DPRD.
Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB), Abdul Malik Haramain beralasan hal itu demi menghemat biaya dalam Pilkada.
"Kami dari PKB mendukung Pilkada langsung tetapi dengan menaikkan parliamentary treshold-nya dengan hanya dilakukan satu putaran saja," kata Malik di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Sementara Anggota Komisi II dari Fraksi Hanura, Maryam S. Haryani mengatakan, pihaknya tetap mendukung Pilkada langsung dan mendukung usul PKB.
juga menganjurkam agar demokrasi yang sudah terbangun tidak lagi mundur dengan beralis ke mekanisme Pilkada di tangan DPRD.
"Sejak awal kami ingin konsisten untuk dekat dengan hati nurani rakyat, sedangkan mengenai biaya tinggi, itu bisa kita perbaiki, bisa dengan lakukan satu putaran saja seperti diusulkan PKB tadi. Jangan berpikir mundur lagi kalau demokrasi kita mau maju," tegas Yani.
Dia juga sekaligus mengaku heran atas perubahan sikap partai yang sebelumnya menginginkan Pilkada langsung menjadi ingin menghapus.
Yani pun mencurigai bahwa hasil pilpres kemarin masih juga dibawa untuk menjadi ajang balas pertarungan yang baru.
"Saya tidak tahu kenapa banyak yang berubah, pada tanggal 14 Mei lalu, semuanya setuju kecuali Demokrat, tetapi sekarang sudah berubah,' jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan