Suara.com - Para ahli waris korban tragedi pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH17 asal Jerman berencana menuntut Ukraina sekaligus presidennya atas tuduhan kelalaian yang mengakibatkan tewasnya 298 penumpang dan kru pesawat.
Profesor penerbangan Elmar Giemulla, yang bertindak sebagai pengacara tiga keluarga korban asal Jerman mengatakan, berdasarkan hukum internasional, Ukraina seharusnya menutup wilayah udaranya jika mereka tidak bisa menjamin keamanan pesawat-pesawat yang melintas.
"Setiap negara bertanggungjawab atas keamanan wilayah udaranya," kata Giemulla dalam sebuah surat elektronik yang diterima Reuters.
"Jika negara itu (Ukraina) tidak melakukannya maka untuk sementara mereka harus menutup wilayah udaranya. Karena hal itu tidak dilakukan, Ukraina bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan," lanjut Giemulla.
Seperti dikutip mingguan Bild am Sonntag, Giemulla mengatakan, dengan tidak menutup wilayah udaranya, Ukraina telah membiarkan nyawa ratusan orang hilang. Giemulla menambahkan, hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia.
Pesawat MAS MH17 jatuh di kawasan Ukraina yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia pada tanggal 17 Juli silam. Semua penumpang dan kru yang berjumlah 298 tidak ada yang selamat. Dua per tiga penumpang adalah warga Belanda. Sementara empat diantaranya adalah warga Jerman dan 12 dari Indonesia.
Ukraina dan negara-negara Barat menuduh pemberontak-lah yang menembak jatuh pesawat tersebut dengan rudal canggih buatan Rusia. Rusia membantah tuduhan bahwa mereka memasok para pemberontak dengan rudal anti-pesawat Buk SA-11.
Giemulla berencana mengajukan tuntutan tersebut kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dalam waktu dua pekan. Giemulla menuntut Ukraina dan Presidennya, Petro Poroshenko atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Ia juga akan meminta ganti rugi hingga 1 juta Euro atau senilai Rp15,3 miliar untuk setiap korban. (Reuters)
Berita Terkait
-
Putra-putri Kru MH370 dan MH17 Dapat Tunjangan Rp3,7 Miliar
-
Temuan Terbaru, Pilot MH370 Membunuh Semua Penumpang
-
Rusak, Pesawat Malaysia Airlines Batal Mendarat di India
-
Rekaman Percakapan Kokpit Ungkap Detik-detik Terakhir Tragedi MH17
-
Tim Penyelidik: MH 17 Jatuh Karena Dihantam Objek Berenergi Tinggi
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah