Suara.com - Kelompok yang menolak pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah memadati depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2014).
Mereka membentangkan spanduk panjang yang ditanda tangani sejumlah elemen masyarakat. Tanda tangan sebagai bentuk kesepakatan masyarakat untuk menolak pilkada melalui DPRD.
"Kita tolak! Jangan sampai masalah pilkada dijadikan komoditas busuk dengan mengatasnamakan koalisi busuk," ujar salah seorang orator, Kamis (25/9/2014).
Hak memilih adalah hak dasar konstitusional rakyat, mereka menganggap gagasan pilkada di tentukan DPRD adalah gagasan bodoh.
"Kami akan memilih dengan tangan sendiri, kami tidak akan memilih dengan tangan kotor DPRD," tegasnya.
Seperti diketahui Anggota DPR RI periode 2009 - 2014 menggelar sidang paripurna terakhir. Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso. Sidang hari ini mengesahkan tujuh RUU, termasuk RUU Pilkada.
Berita Terkait
-
Demokrat Klaim Kerahkan Semua Anggota Fraksi Dukung Pilkada Langsung
-
Suryadharma Ancam Kader yang Menolak Pilkada Lewat DPRD
-
Takut Melanggar Sumpah, Poempida Tetap Pilih Pilkada Langsung
-
Dukung Pilkada Langsung, Sekjen PPP Akui Dilobi PDI Perjuangan
-
Demi Tolak Pilkada Langsung, Suryadharma Bertemu Romahurmuziy
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat